Plt Gubernur Riau Marah dan Sebut Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Paling Lama di Dunia 

TRIBUNPEKANBARU.COM- Plt Gubernur Riau Marah dan Sebut Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Paling Lama di Dunia 

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim tidak bisa menahan amarahnya saat rapat progres pembangunan tol Pekanbaru - Dumai bersama pihak terkait di Kantor Gubernur Riau Rabu (26/9/2018).

Penyebabnya karena tidak ada progres dari rapat sebelumnya tiga bulan lalu.

Hadir dalam rapat ini Pimpro Tol Pekanbaru - Dumai dari Hutama Karya Bambang Hendarto, Kejati Riau Uung Abdul Syakur, dari BPN dan juga Bupati Rokan Hilir Suyatno serta seluruh instansi terkait.

Baca: TERKUAK Penyebab Plt Gubernur Riau Sebut Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Paling Lama di Dunia

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Tausiah Ustaz Abdul Somad di Masjid Al Muhajirin Pondok Aren Tangerang Selatan

Baca: Link Live Streaming Cilegon United vs PSPS Riau Liga 2 2018 Kick Off 16.00 WIB, Tonton Disini!

Baca: Hari Ini Paripurna Pengusulan Wan Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Riau Definitif

Baca: Jalan Tol Pekanbaru Dumai Tak Ada Progres, Komisi IV Sarankan Kalau Perlu Evaluasi Tiap Minggu

Kemarahan Plt Gubernur ini setelah penjelasan dari pihak Hutama Karya yang menyebutkan masih bermasalah pada Izin pinjam pakai lahan kawasan hutan dan progresnya belum ada sejak rapat lalu.

"Tidak ada sebuah progres pun dari rapat dulu ini terus yang berputar tidak pernah selesai. Kalau kayak gini bagus kita tutup saja rapat ini, "ujar Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim emosi saat pimpin rapat.

Plt Gubri menyebut pembangunan tol Pekanbaru - Dumai ini merupakan tanggung jawab dan merupakan utang kepada rakyat.

Namun tidak ada progres pembangunan membuatnya kecewa.

"Kita iri dengan daerah lain, kan Hutama Karya membangun tol di daerah lain juga kan masalahnya tidak ada seperti di Riau. Kok kayak gini untuk Riau, "ujar Wan Thamrin Hasyim.

Wan Thamrin Hasyim juga menyayangkan bawahannya di OPD Pemprov yang tidak ada progres kerjanya setelah rapat yang dilakukan sebelumnya.

"Tidak ada progres tidak ada kemajuan. Kasihan Gubernur kita selama ini kalau kayak gini stafnya. Saya kira mereka lapor ternyata tidak ada, "ujar Wan Thamrin Hasyim.

Bahkan karena kecewanya Plt Gubernur menyebut Tol Pekanbaru-Dumai merupakan tol paling lama pembangunan di dunia karena di Pulau Jawa progresnya berjalan cepat.

" Ini kayaknya pembangunan tol paling lama di dunia ini, "ujar Wan Thamrin Hasyim.

Melihat Plt Gubernur Riau yang sempat marah - marah tersebut hadirin pada rapat itu sempat terdiam memperhatikan Plt Gubernur tersebut.

" Pak Andi sudah berhenti jadi Gubernur tol juga belum selesai, saya juga bentar lagi akan berhenti, kita kasihan rakyat sampai sekarang tidak bisa mencicipi jalan tol, "ujarnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Uung Abdul Syakur menyampaikan kekecewaannya kepada pihak penanggung jawab jalan nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera).

Baca: Gempa 7,7 Guncang Sulteng, BMKG Umumkan Peringatan Dini Tsunami

Baca: 2 Gempa Berkekuatan 5 Magnitudo Guncang Donggala di Sulteng Hari Ini

Karena selama ini tidak mau koordinasi menyangkut pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai di lapangan.

Padahal menurut Uung Abdul Syakur pihaknya sendiri sudah menandatangani MoU sebelumnya namun sampai saat ini pihak Kementerian Pupera hanya jalan sendiri tanpa kordinasi.

"Saya jujur decewa dengan PUPR tidak mau koordinasi padahal sudah ada MoU, kenapa harus jalan sendiri. Berbarengan jalan. Kami dari Kejaksaan bisa minta pendampingan Kabinda dan PN dan proses di lapangan akan bisa lebih cepat, "ujar Uung Abdul Syakur menyampaikan pada saat rapat Tol Pekanbaru - Dumai di kantor Gubernur Riau Rabu.

Karena pihak Kejati sendiri menurut Uung memiliki Asdatun yang secara gratis bisa mendampingi pihak Kementerian melakukan pekerjaan di lapangan.

Baca: Pembunuhan di Tanjung Morawa,Salsabila Siswi SMK yang Ditemukan Tewas Ternyata Dibunuh Pacar Sendiri

Baca: Drama Korea Terius Behind Me Tayang Episode 1-4 Hari ini, Ini 3 Drakor Baru Tayang Mulai Kamis-Sabtu

"Saya punya Asdatun bisa dipakai secara gratis dari pada pakai yang lain, karena kita di Kejati juga sudah menyelesaikan PLN juga di Riau untuk pembebasan lahan, "ujar Uung Abdul Syakur.

Menurut Uung Abdul Syakur persoalan yang dihadapi dalam pembebasan lahan tol Pekanbaru hanya tinggal kemauan saja, karena sudah ada rambu yang harus dijalani.

Sebagaimana persoalan yang dihadapi dalam pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai ini mulai dari pembebasan lahan konsesi yang rencananya pinjam pakai dari Kementerian LHK.

Kemudian masalah Barang Milik Negara Chevron yang mana lahan Chevron dimiliki masyarakat yang mempunyai sertifikat tanah.

"Saya juga sudah sering ditanya Jaksa Agung soal tol Pekanbaru-Dumai namun saya juga belum bisa jawab, jadi saya rasa tinggal kemauan kita sendiri, "ujarnya.

Pihak Kementerian PUPera yang hadir dalam rapat tersebut juga meminta petunjuk dari pihak Pemprov Riau dalam hal ini Plt Gubernur dan pihak Forkopimda untuk percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan tersebut.

PPK Pengadaan tanah Tol Kandis - Dumai Perwakilan Kementerian PUPera Eva Monalisa Tambunan mengakui ada keterlambatan progres pembangunan yang bermuara persoalannya pada pembebasan lahan.

"Memang kalau targetnya pembebasan lahan pada Agustus sudah selesai cuma kan sampai sekarang masih ada kendala di lapangan, kami akui itu, "ujar Monalisa kepada Tribunpekanbaru.com.

Namun pihaknya sudah punya progres kerja di lapangan bersama BPN terutama dan disepakati untuk pembebasan lahan tuntas Desember 2018.

"Untuk pembangunan fisik selesai Desember 2019 mendatang oleh pihak Hutama Karya," ujar Monalisa.

Menurut Monalisa tidak ada masalah dan tinggal administrasi antara lembaga saja yang harus dipercepat untuk mengejar target tersebut. Karena semua sudah punya itikad baik untuk mendukung penuntasan pembebasan lahan ini.

"Bagi yang tidak bisa tuntas di lapangan kan diselesaikan di Pengadilan termasuk tumpang tindih sertifikat di lahan Barang milik negara Chevron, "ujar Monalisa.

Pimpro tol Pekanbaru-Dumai seksi I dan II Hutama Karya Bambang Hendarto dalam kesempatan itu juga menegaskan pihaknya terus melakukan percepatan pembangunan fisik di lapangan seiring dilakukan pembebasan lahan.

"Progres tetap dilakukan di seluruh seksi, memang kendala yang dihadapi adanya persoalan pelepasan kawasan hutan dan kawasan konsesi Chevron dan kawasan konsesi Chevron yang ditempati warga namun punya sertifikat, "ujarnya.

Maka inilah lanjut Bambang Hendarto yang akan diselesaikan secepatnya agar target pembebasan lahan tuntas tahun ini dan untuk fisik bisa dikejar lebih cepat lagi.

" Saya rasa semuanya berproses dan kita juga butuh dukungan di lapangan, "ujarnya. (*)