Tak Penuhi Panggilan Kejaksaan, Buni Yani: Saya Enggak Kabur
Buni Yani mengaku tidak akan kabur dari kasus hukum yang menjeratnya.Menurut rencana, Kejaksaan Negeri Depok akan mengeksekusi Buni Yani hari ini
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Menurut rencana, Kejaksaan Negeri Depok akan mengeksekusi Buni Yani ke penjara pada Jumat (1/1/2019).
Buni Yani terlihat menyambangi Masjid Al Barkah, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).
Hal itu ia lakukan setelah tidak datang memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Depok.
Berdasarkan pantauan, Buni Yani yang tiba sekitar pukul 11.30, didampingi oleh Ketua tim kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian.
Ia langsung dihadang awak media yang telah lama menunggunya.
Buni Yani kemudian langsung mendatangi rumah Pimpinan Pondok Pesantren Al Barkah, Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandiaga Abdul Rosid Syafi'i.
Baca: Raja Baru Malaysia, Sultan Pahang Abdullah Sultan Ahmad Shah Ternyata Pengemar Klub Bola Arsenal
Baca: Kondisi Terbaru Ahmad Dhani dari Balik Penjara, Tidur Kayak Ikan Pindang Hingga Sel Bau Pesing
Baca: Ahmad Dhani Ditahan, Mulan Jameela: Sebagai Istri, Tugas Saya Mendoakan dan Memberi Support
Pada kesempatan itu, Buni Yani mengaku tidak akan kabur dari kasus hukum yang menjeratnya.
"Saya enggak kabur," ujar Buni Yani di lokasi, Jumat, seperti dikutip dari Warta Kota.
Sebelumnya, Buni Yani menolak dieksekusi Kejari Depok.
Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ia divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung.
Buni Yani menilai keputusan tingkat kasasi tidak jelas.
Sebab, hanya ada dua poin dalam putusan, yaitu menolak kasasi jaksa dan kuasa hukum, dan membebankan biaya perkara Rp 2.500 kepada terdakwa.
Sementara itu, lanjut dia, yang bisa dijalankan hanya membayar biaya perkara.
Oleh karena itu, Buni Yani ingin meminta fatwa kepada Mahkamah Agung agar putusan jelas.
Selain masalah putusan, Buni Yani mempersoalkan kesalahan penulisan umur yang dianggap fatal secara hukum.
Buni Yani menegaskan siap kooperatif untuk mengikuti hukum.
Namun, lantaran putusan tidak jelas, menurutnya Kejaksaan tidak bisa memaksa melakukan eksekusi.
"Kalau belum jelas dia ngarang itu, kan enggak bisa jaksa, enggak boleh memaksakan kehendak, dia harus menghormati hak," ucapnya. (*)
