Pemilu 2019

Antisipasi Warga China atau WNA Memilih pada Pemilu 2019, DPK Jadi Atensi KPU Kepulauan Meranti

Antisipasi warga China atau Warga Negara Asing (WNA) mencoblos pada Pemilu 2019 di Riau, Daftar Pemilih Khusus (DPK) jadi atensi KPU Kepulauan Meranti

Antisipasi Warga China atau WNA Memilih pada Pemilu 2019, DPK Jadi Atensi KPU Kepulauan Meranti
Partai politik peserta Pemilu 2019 

Antisipasi Warga China atau WNA Mencoblos pada Pemilu 2019, DPK Jadi Atensi KPU Kepulauan Meranti

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Guruh Budi Wibowo

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Antisipasi warga China atau Warga Negara Asing (WNA) mencoblos pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Khusus (DPK) jadi atensi KPU Kepulauan Meranti.

Hal ini melihat letak geografis Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia, sehingga Kepulauan Meranti daerah yang mudah diakses oleh WNA khususnya warga China.

Untuk mencegah adanya WNA atau warga China turut serta mencoblos dalam Pemilu 2019, KPU Kepulauan Meranti akan menjadikan DPK sebagai atensi atau perhatian khusus.

Baca: Warga Negara Asing Khususnya Warga China Masuk DPT Pemilu 2019 di Riau? Ini Kata Ketua Bawaslu

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Sawahlunto Merantau di Pekanbaru, Bekerja di BUMN, Berbisnis Make Up Artis

Baca: KISAH Cewek Cantik Jadi Wanita Angkatan Udara Asal Garut, Tugas di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru

"Pasalnya, pemilih yang masuk dalam DPK hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada saat mencoblos atau memilih pada tanggal 17 April mendatang. Untuk pencegahan, kami punya petugas pengawas pemungutan suara untuk jeli memeriksa para pemilih yang menggunakan e-KTP pada hari H nanti," ujar Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (27/2/2019).

Untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih yang menggunakan DPK, KPU akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kepulauan Meranti.

Hingga saat ini kata Abu Hamid, pihaknya belum menemukan WNA di Meranti yang masuk dalam DPT dan juga DPTb.

Ia menegaskan, meskipun memiliki KTP e, WNA tidak memiliki hak dalam Pemilu.

"Dalam undang-undang memang dibolehkan WNA punya KTP e, tapi kan mereka tak punya hak pilih," ujar Abu Hamid.

Halaman
1234
Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved