Berita Riau

Berlangsung Lama, Pemprov Sulit Tertibkan Aktifitas Penambangan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Riau

Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Peisisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditargetkan rampung pada Juli 2019.

Berlangsung Lama, Pemprov Sulit Tertibkan Aktifitas Penambangan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Riau
Google
FOTO ILUSTRASI - Pantai 

Berlangsung Lama, Pemprov Sulit Tertibkan Aktifitas Penambangan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mengatur tata ruang laut di wilayah setempat, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Peisisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditargetkan rampung pada Juli 2019.

Namun, upaya tersebut masih terkendala dengan aktivitas penambangan pasir laut yang di daerah pesisir Rupat Kabupaten Bengkalis.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman, Kamis (14/3/2019) mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, mengingat aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh masyarakat setempat masuk pada ranah kelautan.

"Kalau mereka mau menertibkan kita siap untuk mengkondisikannya, kalau di kita untuk kawasannya sudah diatur di Kementerian Kementerian ESDM, hanya saja karena dia berada di kawasan laut, RZWP3K kewengannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Indra.

Baca: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa UIN Suska Riau Duduki Gedung Rektorat, Ini Tuntutan Mereka

Dikatakanya, aktivitas penambangan pasir laut di daerah tersebut sudah berlangsung sejak lama. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan penertiban karena khawatir bisa menimbulkan gejolak di lapangan.

"Ini juga tergantung dari Kementerian Kelautan, kalau memang harus dilakukan penertiban sesuai yang diputuskan dalam FGD kemarin, kita siap jalankan. Setelah itu baru mereka kita minta mengurus perizinannya. Karena yang namanya ketentuan pertambangan rakyat itu kan punya kategori juga. Misalnya, mesin yang digunakan spesifikasi harus dibawah 4 PK," kata dia.

Sebelumnya, usaha pertambangan pasir dan kerikil atau galian C di pinggiran sungai di wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu diduga banyak yang tidak memiliki izin.

Apalagi sejak peralihan kewenangan bidang pertambangan dari kabupaten Kota, ke Pemerintah Provinsi.

Kondisi ini membuat pemerintah kabupaten bingung, sebab usaha ini beroperasi ini diwilayahnya, namun untuk izinya bukan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.

Halaman
123
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved