Akbar Tanjung Nilai Islah Tak Jamin Masalah Golkar Tuntas

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai bahwa islah Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono belum menjamin semua masalah yang terjadi di tubuh Partai Golkar sebelum pilkada serentak dilaksanakan akan tuntas.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri sidang perdana Bupati nonaktif Lombok Barat Zaini Arony di Pengadilan Tipikor Denpasar.

"Semalam, kami anggota Wantim (Dewan Pertimbangan) Munas Riau melakukan pertemuan. Kami melihat bahwa masalah yang sedang disepakati oleh kedua belah pihak itu belum ada sesuatu jaminan bahwa masalah itu akan bisa tuntas, selesai sebelum pilkada dilaksanakan," kata Akbar Tandjung, Senin (1/6/2015).

Ketua Dewan Pertimbangan versi Munas Bali ini menyampaikan bahwa penilaiannya diungkapkan karena adanya upaya banding pasca-putusan sidang PTUN, baik yang dilakukan oleh kubu Agung Laksono maupun pihak Kemenkumham.

Dengan batas waktu pendaftaran calon kepala daerah yang kurang dari dua bulan, dia khawatir belum ada keputusan tetap dalam upaya banding.

"Masalahnya kan ada banding, baik dari kubunya Agung Laksono maupun dari pihak Kemenkumham, sedangkan penetapan calon kepala daerah itu akan ditutup 26 Juli. Jadi, tidak sampai dua bulan, apakah dalam waktu kurang dari dua bulan bisa dipastikan adanya putusan yang bersifat inkracht?" ujarnya.

Terlebih lagi, menurut Akbar, soal penandatanganan surat dukungan atau rekomendasi dari partai ditetapkan oleh KPU, dia mempertanyakan harus mengacu pada keputusan KPU yang mana.

Pasalnya, jika mengacu pada putusan PTUN yang sah, kepengurusan DPP Golkar adalah Munas Riau yang membatalkan keputusan Kemenkumham, sedangkan jika mengacu ke Mahkamah Partai, Menkumham mengatakan kepengurusan yang sah adalah Agung Laksono.

Dalam persoalan inilah, lanjutnya, belum ada kepastian atas islah yang sudah ditandatangani bersama kedua kubu di hadapan Wapres Jusuf Kalla selalu senior Partai Golkar. (kompas.com)