Penanganan Karlahut di Kampar, Nasir Jadi 'Bupati'

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nando 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Muhammad Nasir diangkat menjadi Bupati Kampar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar ini dipercaya menjadi Bupati dalam penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan.

Namun pengangkatan Nasir tidak sungguhan. Ia sebagai pemeran pengganti Bupati dalam Gladi Kotor Simulasi Penanganan Karlahut di Lapangan Merdeka, Bangkinang Kota, Selasa (22/3/2016). Pertunjukan simulasi akan digelar di tempat yang sama, Rabu (23/3/2016).

Kegiatan itu digelar oleh BPBD Riau dengan mendatangkan Tim Pelatih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Simulasi itu melibatkan sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Komando Distrik Militer 0313/KPR, Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti, Kepolisian Resor Kampar dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Simulasi dimulai dari informasi tentang kondisi cuaca ekstrim yang dikirim BMKG dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kampar ke BPBD Kampar.

Kemudian, BPBD melanjutkannya ke Tim Reaksi Cepat (TRC) agar siap siaga kemungkinan terjadinya Karlahut selama cuaca ekstrim berlangsung.

Jika terjadi Karlahut, BPBD melaporkannya ke Bupati. Selanjutnya Bupati akan menetapkan status Karlahut.

"Kalau Karlahut sudah meluas, BPBD menginformasikan kepada Bupati untuk menetapkan statusnya," jelas Budi Sunarso, seorang Tim Pendidikan dan Pelatihan BNPB disela-sela gladi.

Saat Karlahut terjadi, BPBD berkoordinasi dengan Insiden Commander (IC) untuk melakukan penanganan. Menurut Budi, IC terdiri dari Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta lembaga Penegak Hukum.

"Dalam penanganan, masing-masing garis koordinasi di bawah IC bekerja sesuai tugasnya," ujar Budi.

Ia mencontohkan, Dinas Kesehatan membagi-bagikan masker, Dissosnaker menyalurkan bantuan kepada masyarakat, Pemadam Kebakaran melakukan pemadaman dan mengevakuasi warga. Sedangkan tugas penegak hukum telah diatur menangkap pelaku pembakaran.

Menurut Budi, simulasi juga diwarnai unjuk rasa warga. Misalnya, karena tidak mendapat bantuan. Ia mengemukakan, metode yang disimulasikan yakni, penanganan pra sampai Karlahut dipadamkan selama 15 hari. (*)

Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di www.tribunpekanbaru.com/video

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru