Jusuf Kalla Sebut Tidak Semua Dinasti Politik Dapat Dianggap Salah

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut dinasti politik bukan sesuatu yang buruk dan salah.

Beberapa kepala daerah bahkan kepala negara yang mempunyai hubungan kekerabatan justru tidak bermasalah dan mampu membangun bangsa tersebut.

"Tidak semua dinasti politik itu dapat dianggap salah. Pemerintahan yang berlanjut oleh keluarga itu terjadi dimana-mana," jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Jusuf Kalla mencontohkan di Singapura ada Lee Kwan Yu, kemudian di Amerika ada Bush, di Jepang ada Fukuda.

"Di Malaysia walau tidak berlanjut langsung ada Tun Razak dan Najib Razak," katanya.

Ditambahkan Jusuf Kalla, beberapa pemerintahan yang tidak berasal dari Dinasti Politik justru memiliki banyak masalah.

Sehingga tidak bisa serta merta dianggap bahwa seluruh pemerintahan yang berasal dari hubungan keluarga sebagai suatu kesalahan.

Beberapa waktu lalu, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, Mahakamah Konstitusi juga tmenyatakan bahwa aturan Dinasti Politik menyalahi konstitusi karena dinilai melanggar hak politik seseorang.

"Undang-undang kita memperbolehkan, ada kan pernah juga yang mengajukan ke MK tapi ditolak. karena ini dianggap hak asasi manusia, saya kira itu," jelas Jusuf Kalla. (*)