MMP LAM Riau Nilai Pemilihan Ketua MKA dan Ketua DPH LAM Riau Diduga Tak Sesuai Tata Tertib
Sejumlah tokoh MMP LAM Riau menilai Mubes LAM Riau ke VII dalam proses Musda diduga tidak menurut tata tertib yang telah disetujui peserta Musda.
Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Lembaga Adat Melayu Riau (MMP LAM Riau), mempertanyakan keabsahan terkait terpilihnya Al-Azhar sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan Syahril Abu Bakar sebagai Ketua Dewan Pelaksana Harian (DPH) LAM Riau.
Pasalnya, mereka menilai jika hasil Musyawarah Besar (Mubes) LAM Riau ke VII beberapa waktu lalu dalam proses Musyawarah Daerah (Musda), diduga tidak menurut tata tertib yang telah disetujui peserta Musda.
Ketua MMP LAM Riau Anas Aismana kepada Tribun, Sabtu (29/7/2017) mengatakan, selama prosesi pemilihan Ketua MKA dan Ketua DPH LAM Riau pada kenyataannya dilakukan dengan cara tertutup.
"Pemilihan ini sepertinya telah direncanakan dan diatur sedemikian rupa dengan membuat surat pernyataan tertulis diatas materai yang telah ditandatangani oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Jauh sebelum Musda dilaksanakan dengan menentukan pasangan yang terpilih saat ini," jelasnya.
Lebih jauh diungkapkannya, pihaknya menilai jika dalam proses pemilihan Ketua Umum MKA dan DPH LAM Riau ini diduga ada semacam unsur politisasi.
"Kita sudah diskusikan dengan tokoh-tokoh pendiri LAM Riau dan juga tokoh-tokoh adat Melayu. Kita mempertanyakan tentang hal ini (pemilihan Ketua MKA dan DPH LAM Riau). Ini tidak sesuai dan cacat hukum," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris MMP LAM Riau, Tengku Muhammad Amin menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan jika sampai LAM Riau ini dijadikan alat politik oleh segelintir pihak tertentu.
"LAM Riau sebagai organisasi yang berbudaya, amanah, bermarwah, dan dijadikan tempat bertanya. Jangan sampai ditunggangi oleh segelintir orang untuk mencapai kepentingannya," katanya.
Diungkapkannya, LAM Riau bukanlah semacam organisasi pada umumnya. Di sana berkumpul para tetua-tetua adat, tokoh alim ulama dan cerdik cendikia yang senantiasa mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan.
"Di sanalah benteng terakhir tegaknya marwah Melayu. Jadi janganlah lembaga sebesar ini menjadi hilang ruh budayanya karena kepentingan sekelompok orang yang berambisi dan memiliki kepentingan tertentu," ungkapnya.
Disebutkan Amin, melalui wadah MMP LAM Riau ini, ia ingin menyuarakan penundaan pengukuhan dan pelantikan para pengurus LAM Riau ini. Surat permohonan pun sudah dilayangkan kepada Datuk Seri Setia Amanah dalam hal ini Gubernur Riau, Arsyad Juliandirachman.
"Namun sepertinya Pak Gubernur tidak mengindahkan permohonan yang sudah kita kirimkan. Padahal kita hanya minta ditunda dulu, biar diselesaikan secara internal. Bukan kita minta dibatalkan. Kita sangat menyayangkan hal tersebut," ungkapnya.
Pengukuhan dan penabalan pengurus LAM Riau tersebut memang dilakukan langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Gedung LAM Riau, Jalan Diponegoro, Sabtu (29/7/2017) pagi.
SUBSCRIBE Youtube: Tribun Pekanbaru,
LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru,
FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru.
