Diundang Presiden ke Istana Soal UU MD3 dan RKUHP, Ini Pandangan Mahfud MD

Laporan Riki Suardi, Kontributor Tribunpadang.com

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Presiden Jokowi, belum lama ini mengundang sejumlah pakar hukum ke Istana Presiden Jakarta untuk mendengarkan masukan dari para pakar mengenai polemik Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan RKUHP.

Salah satu ahli hukum tata negara yang diundang, adalah Mahfud MD.

Saat ditemui di Padang pada Kamis (1/3/2018) malam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, ia bersama tiga pakar hukum lainnya telah memberikan pandangan tentang UU MD3 dan RKHUP.

Baca: Mahfud MD: JK Tak Lagi Bisa Jadi Cawapres pada Pilpres 2019, Ini Alasannya

"Kami sudah sampaikan beberapa alternatif dengan segala resiko yang mungkin timbul. Presiden punya wewenang tanpa boleh ditekan siapapun, tetapi Presiden perlu mengambil keputusan secepatnya," kata Mahfud kepada wartawan usai menyampaikan Pidato Kebangsaan di GOR Kelenteng Lama, Jalan Klenteng, Pondok, Kota Padang, tadi malam, Kamis (1/3/2018).

Beberapa alternatif yang disampaikan itu, sebut Mahfud, yaitu Presiden bisa mendatangani UU MD3 dan RKUHP, kemudian menyerahkannya ke masyarakat mau digugat apa tidak.

Kemudian, Presiden bisa juga menandatanganinya lalu merubah UU itu melalui legislatif review secepatnya.

Presiden juga bisa menandatanganinya, lalu disusul dengan Perpu untuk meencabut 3 pasal yang dianggap bermasalah.

"Kepada Presiden kami sampaikan kalau semuanya itu boleh dipertimbangkan. Mana yang dianggap baik, silahkan Presiden ambil," ujarnya.

Baca: Mimpi Ayahnya Masih Hidup, Sang Anak Minta Makam Ayah Dibongkar, Dan Ternyata . .

Presiden, tambah Mahfud, memperhatikan benar masukan-masukan yang disampaikan pakar hukum.

"Tinggal kita tunggu saja, dalam satu minggu ke depan, barang kali sudah ada sikap Presiden," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (*)