Temui Massa Aksi Tolak Pembangunan Waduk di Rohul, Begini Kata Sekda Saat Diminta Kepastian Tertulis

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Teddy Tarigan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi menjumpai massa yang menolak pembangunan waduk Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu Rabu (9/5/2018) di depan kantor Gubernur Riau.

Massa meminta komitmen dari pemerintah provinsi untuk ikut bersama mereka menolak proyek strategis Nasional tersebut.

Ahmad Hijazi menyampaikan bahwa dirinya berpihak kepada masyarakat Cipang.

"Saya berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Baca: Unjuk Rasa Soal Waduk Rohul, Surat Penolakan Harga Mati

Baca: 4 Desa Terancam, Warga Tuntut Penolakan Waduk di Rokan Hulu Meski Masuk Proyek Strategis Nasional

Baca: Sampaikan Orasi Tolak Waduk Lompatan Harimau, Pemuka Adat Rokan Hulu Teteskan Air Mata

Baca: VIDEO: Demo Pembangunan Waduk Memanas, Massa Aksi Lempari Petugas dengan Botol Mineral

Baca: Tak Hanya Warga Biasa, Para Datuk Desa Cipang pun Suarakan Penolakan Waduk di Rokan Hulu

Namun massa tidak terima pernyataan tersebut karena mereka ingin kepastian secara tertulis dari pemerintah Riau.

"Kami ingin agar ada surat dari Gubernur Riau menyatakan penolakan terhadap pembangunan waduk di Cipang," ujar korlap masa aksi.

Akibat desakan tersebut Ahmad Hijazi hanya bisa menyampaikan akan mempersiapkan administrasi sambil menunggu Plt Gubernur Riau.

"Sekarang saya persiapkan suratnya, dan kita tunggu Plt Gubernur." Ujar Ahmad Hijazi.

Baca: Diduga Fitnah Ustadz Abdul Somad Sehingga Batal Hadiri Apel Akbar, Pengurus PWNU Riau Dipecat

Baca: Batal Hadiri Harlah NU, Begini Klarifikasi Ustadz Abdul Somad 

Baca: Pengadilan Segera Sidangkan Kasus Dugaan TPPU Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis ke PT BLJ

Sambil menunggu, massa aksi melakukan sholat.

Tak kurang dari seribuan orang yang merupakan gabungan dari Aliansi Masyarakat Cipang, Rohul, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (9/5/2018).

Massa aksi tumpah ruah hingga menutup Jalan Jenderal Sudirman.

Akibatnya, arus lalu lintas di depan Tugu Zapin dialihkan ke Jalan Gajah Mada.

Adapun aspirasi dan tuntutan yang mereka suarakan adalah menolak pembangunan Waduk Rokan Kiri di Kabupaten Rohul.

Lantaran pembangunan waduk yang digadang-gadang menjadi salah satu realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dapat menggerus dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya.

Setidaknya, ada 4 desa yang terancam dapat tenggelam akibat pembangunan waduk ini.

Diantaranya Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Tibawan, dan Desa Cipang Kanan.

Baca: Diduga Fitnah Ustadz Abdul Somad Sehingga Batal Hadiri Apel Akbar, Pengurus PWNU Riau Dipecat

Baca: Mau Nikahkan Anaknya yang Baru Tamat SD, Ibu Ini Pingsan Ijab Kabul Batal karena Ini

Baca: Komedian Sule Digugat Cerai, Fakta-fakta Retaknya Rumah Tangga, Benarkah Ada Orang Ketiga?

Baca: BREAKING NEWS: Lelo Meledak di Acara Kerajaan Gunung Sahilan, Kabarnya Ada Korban Meninggal

Datuk-datuk dari desa yang ada di Cipang ikut hadir dalam melakukan aksi di depan kantor Gubernur Riau (9/5/2018).

Aksi ini merupakan aksi gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa dan masyarakat Cipang.

Unjuk rasa ini merupakan buntut dari pembangunan waduk serbaguna Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang dinilai akan menenggelamkan rumah tinggal bagi 15.000 jiwa menuai penolakan.

"Kami atas nama Datuk dari Kelembagaan Yanga dan di tempat kami, tolong didengarkan," ujar seorang Datuk yang berasal dari desa Cipang.

"Kepada Bapak Plt Gubernur, inilah masyarakat Yanga dan di Desa Cipang menolak pembangunan waduk serbaguna yang ada di desa kami." tambahnya.

Masa menuntut Plt gubernur Riau menjumpai masa dan mengeluarkan keputusan agar waduk serbaguna yang sedang di Bandung di desa Cipang dibatalkan.

Sempat terjadi adu mulut dan dorong-dorongan masa dengan aparat.

Teteskan Air Mata

Pemuka adat dari Rokan IV Koto Rokan Hulu khususnya dari Desa Cipang juga ikut berorasi di depan kantor Gubernur Riau menolak pembangunan waduk Lompatan Harimau di Desa Cipang Rabu (9/5/2018).

Diantara yang berorasi lantang adalah Yesri Datuk Gunung dari Desa Cipang Kiri Hulu.

Ia berorasi sampai meneteskan airmata.

"Bapak Bupati sudah merekomendasikan penolakan jadi kami minta Plt Gubernur juga ikut menolak, "ujar Yesri Datuk Gunung saat berorasi.

Mereka juga mengharapkan tidak ada lagi pembangunan waduk yang akan menyengsarakan masyarakat karena lahannya akan tenggelam.

Ribuan orang dari Rokan IV Koto Rokan Hulu sudah tiba di depan kantor Gubernur Riau Rabu (9/5/2018) pagi.

Massa ini menolak pembangunan waduk di desa mereka.

Keberadaan massa ini di depan kantor Gubernur menyebabkan penutupan Jalan Sudirman dari arah Bandara ke Pelita Pantai, sedangkan jalur dari Pelita Pantai menuju Bandara masih dibuka.

Untuk itu, kepada pengendara yang ingin melintas hendaknya mencari jalur alternatif lain.

Hingga berita ini diturunkan massa berkumpul dan sambil berorasi di depan pagar Kantor Gubernur.

Bila dibandingkan dengan jumlah aparat yang berjaga, memang jauh lebih banyak massa dan tidak seimbang.

Tanggapan Joko Widodo

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo tiba di Pekanbaru Selasa (8/5/2018) malam dalam kunjungan kerjanya.

Ada tiga agenda penting kehadiran Presiden RI ke Riau yakni menghadiri acara Rakernas Hanura, acara Hari Lahir NU dan Replanting Kelapa Sawit di Rokan Hilir.

Setibanya di Pekanbaru, Presiden batal menghadiri acara Rakernas Hanura yang di gelar di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru.

Presiden langsung menuju tempat menginapnya di Hotel Novotel Jalan Riau Pekanbaru.

Presiden sempat menanggapi rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rokan IV Koto yakni pembangunan Waduk Lompatan Harimau yang sempat ada penolakan dari masyarakat setempat.

"Itu tekhnis harus dikomunikasikan dengan baik saya sudah telpon Kementerian PU agar membicarakan dengan masyarakat baik-baik, "ujar Jokowi saat ditanya soal PSN tersebut Selasa malam.

Karena menurut orang nomor satu di Indonesia ini, proyek pembangunan waduk tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat kedepannya terutama untuk perkembangan ekonomi.

" Tentunya jangan merugikan masyarakat tanah yang akan dipakai waduk itu. Didaerah lain juga sama, namun harus diajak komunikasi dan diajak mencari solusi, "ujarnya.

Makanya lanjut Presiden Kementerian PUPR dan masyarakat harus bicara, karena semua persoalan pasti ada solusinya.

Apakah tetap dilanjutkan pembangunan," Nanti dibicarakan lah, "ujar Jokowi.

Sementara saat ditanya terkait Proyek Strategis nasional (PSN) lainnya di Riau, dimana diagendakan tuntas tahun 2019, menurut Presiden PSN merupakan proyek besar dan tidak semuanya tuntas 2019.

"PSN itukan proyek besar bisa 2019 bisa 2020 dan 2023 bisa 2024. Jadi jangan ada yang menyampaikan harus selesai 2019 ada yang selesai 2020, "ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bupati Rokan Hulu Sukiman sudah membuat surat penolakan rencana pembangunan waduk tersebut atas desakan masyarakat.

Proyek waduk ini rencananya dibangun di empat Desa di Kecamatan Rokan IV Kota, waduk ini diproyeksikan sebagai sumber energi dan kebutuhan pengairan bagi masyarakat.(*)