CPNS 2018 Semakin Pasti, Mendikbud: Sekolah Negeri Kekurangan Guru PNS 988.133 Orang
Untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru tersebut, imbuh Muhadjir, pihaknya melakukan sejumlah upaya.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, jumlah kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri mencapai 988.133 orang.
Adapun jumlah guru PNS di sekolah negeri dan swasta mencapai 1.483.265 orang.
Untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru tersebut, imbuh Muhadjir, pihaknya melakukan sejumlah upaya.
Pertama, optimalisasi jumlah guru yang berlebih.
"Dengan cara mutasi dari sekolah satu ke sekolah lain yang mengalami kelebihan," kata Muhadjir dalam rapat gabungan dengan DPR RI terkait Tenaga Honorer K2 di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (4/6/2018).
Terkait mutasi guru tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Sebab, tutur Muhadjir, kewenangan terkait guru SMK ada di pemerintah provinsi, sementara untuk guru SD dan SMP ada di pemerintah kabupaten dan kota.
"Mutasi itu mutlak di tangan Pemda," ujar Muhadjir.
Baca: Piala Dunia 2108: Berat Badan Turun 37 Kilogram, Striker Gendut Ini Ingin Bela Timnasnya
Baca: Timnas Maroko Peserta Piala Dunia 2018 dengan Pemain Asing Terbanyak, Siapa Saja Mereka?
Baca: Kabar Baik dari Mohamed Salah, Unggah Foto Terbaru Soal Cederanya Jelang Piala Dunia
Upaya lain yang ditempuh Kemendikbud adalah dengan melaksanakan kebijakan multi subject atau lebih dari satu mata pelajaran.
Artinya, guru-guru akan diberi kewenangan untuk bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
"Salah satu hal yang bikin boros adalah kebijakan linieritas, yaitu satu guru hanya bisa mengajar tidak lebih dari satu mata pelajaran.
Padahal, untuk dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah," sebut Muhadjir.
Upaya lainnya adalah dengan mengangkat guru honorer.
Pengangkatan tersebut dilakukan dengan skema tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Data Kemendikbud menunjukkan, secara nasional jumlah guru mencapai 3.017.286 orang.
Dari angka tersebut, jumlah guru bukan PNS di sekolah negeri mencapai 735.825 orang, sementara jumlah guru bukan PNS di sekolah swasta mencapai 798.208 orang.
Sementara itu, total guru PNS di sekolah negeri dan swasta mencapai 1.483.265 orang.
Guru-guru tersebut pun dipekerjakan di sekolah-sekolah swasta.
Baca: Kapolda Riau Apresiasi Kegiatan Deklarasi Civitas Akademika UR Mengecam Aksi Terorisme
Baca: Usai Meninggalnya Razan Najjar, Beredar Foto Tentara yang Diklaim Telah Menembaknya, Seorang Wanita?
Baca: Kisahnya Ditinggal di Mekkah Viral, Ternyata Kakek Ini Dipulangkan,Ini Penjelasan Pihak Travel
Baca: Video Bocah Kayuh Sepeda Sejauh 210 Km, Kisah Anak Pesantren Ini Bikin Iba
Baca: Satu Terduga Teroris yang Diamankan di Kampus UNRI Pernah Tolak Permintaan Bom Pesanan Amir JAD Riau
Diberitakan sebelumnya dalam siaran persnya, Selasa (29/5/2018), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS pada tahun ini akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Ini kabar gembira buat anda para sarjana pendidikan, keperawatan, kedokteran, maupun teknik.
Rekrutmen CPNS pun akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.
“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya.
Saat ini jumlah PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN)
Baca: Jadwal Piala Dunia 2018: 10 Hari Menuju Laga Pembuka Rusia vs Arab Saudi, Catat Waktu Lengkapnya
Baca: Surati Perusahaan Disnaker Pelalawan Ingatkan Besaran THR untuk Karyawan
Baca: Cara Jitu Kiper Timnas Tunisia agar Pemain Bisa Berbuka Puasa Saat Pertandingan
Baca: Heboh Wanita Salat Magrib di Gereja, Mahfud: Seluruh Bumi Adalah Masjid
secara nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.
Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.
Asman juga menyinggung bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.
“Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas,“ tambahnya.
Untuk itu, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan 6 (enam) prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya.
“Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Kebutuhan PNS pada Kementerian/Lembaga tahun 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch,“ imbuhnya.
Semakin dekatnya waktu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, informasi hoax banyak beredar.
Bahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus berupaya meredam informasi yang beredar.
Baca: Cegah Paham Radikal dan Terorisme, Pemkab Bengkalis Diharapkan Bangkitkan Semangat Nasionalisme
Baca: Jangan Sampai Salah Follow, Akun Instagram Ustadz Abdul Somad Kini Sudah Bercentang Biru
Baca: Timnas U-23 vs Thailand Berakhir Tanpa Gol, Begini Jalannya Pertandingan
Seperti baru-baru ini yang terjadi. Humas BKN, merespons beredarnya surat palsu tentang Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan jika sampai saat ini, perhitungan kebutuhan CPNS di pusat dan daerah belum selesai dilakukan.
Ditengarai surat laporan yang beredar tersebut diterbitkan terkait rencana Pemerintah membuka lowongan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018.
Pernyataan itu disampaikan Ridwan terkait dalam surat laporan yang beredar tersebut juga memuat formasi sejumlah Kantor Regional (Kanreg) BKN.
“Pemerintah memang berencana membuka penerimaan CPNS tahun 2018 setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli. Namun sampai hari ini Pemerintah belum menerbitkan surat resmi tentang formasi CPNS TA 2018. Jadi surat tentang laporan penetapan e-formasi itu hoax ,” ujar Ridwan, di ruang kerjanya, Jumat (25/5/2018).
Ridwan menegaskan “Masyarakat agar tidak percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi resmi penerimaan CPNS hanya dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN melalui www.bkn.go.id dan kanal-kanal media sosial resmi milik BKN,” pungkasnya.
Melansir artikel dari laman menpan.go.id yang terbitkan pada 22 mei 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.
“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya di sela acara Buka Bersama dan Peluncuran Corporate Card BRI di Jakarta, Selasa (22/05).
Menetri Asman juga menyinggung bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.
"Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas," tambahnya.
Untuk itu, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan 6 (enam) prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya.
"Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Kebutuhan PNS pada Kementerian/Lembaga tahun 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch," imbuhnya.
Jadwal Penerimaan
Jadwal rekruitmen dan seleksi CPNS 2018 akhirnya dirilis oleh Menpan RB.
Akhir Mei ini merupakan jadwal penetapan formasi, sementara pendaftaran online dimulai pada bulan Juni.
Lebih jelasnya, jadwal pelaksanaan seleksi Juli sampai September, pengumuman kelulusan akhir Agustus sampai September, dan terakhir pemberkasan Oktober.
Kepala BKD Kalsel, Perkasa Alam mengatakan informasi tersebut baru dikabarkan Menpan RB dalam minggu ini.
"Baru saja dirilis oleh Menpan RB," ujarnya, Kamis (17/05/2018).
Sementara itu Menpan memperingatkan warga Negara Indonesia untuk waspada terhadap informasi hoax terkait penerimaan CPNS Tahun 2018.
Hal ini menyusul ditemukannya surat bodong berisi informasi penerimaan tenaga honorer, terutama yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan hal itu saat membuka rapat konsultasi dan validasi kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian dan Lembaga, di Jakarta, Senin, (21/5/2018).
"Surat yang beredar di masyarakat melalui media sosial tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, atau hoax. kasus ini agar diusut tuntas agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.
Kepada masyarakat, Menteri menghimbau untuk lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya.
Saat ini tahapan penerimaan CPNS masih dalam proses validasi data usulan formasi dari skementerian/lembaga serta pemda.
"Ini aja masih kita rapatkan. Masih kita Validasi, masa sudah keluar. Itu sama sekali tidak benar," tegasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendikbud: Sekolah Negeri Kekurangan Guru PNS 988.133 Orang"
https://nasional.kompas.com/read/2018/06/04/13021251/mendikbud-sekolah-negeri-kekurangan-guru-pns-988133-orang