841 Tenaga Honorer di Inhu Dirumahkan dan 216 ASN Diberi Sanksi karena Tak Disiplin

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT- Pemkab Inhu membuat kebijakan yang tegas terkait dengan merumahkan tenaga honorer dan memutasi pejabat eselon II dan III ke kecamatan.

Instruksi tersebut dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto.

Merumahkan 841 pegawai honorer dan juga memberi sanksi 216 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca: Tidak Hanya Honorer, Sejumlah ASN Eselon III dan Eselon IV Juga Dapat Sanksi

Instruksi ini berkenaan dengan minimnya tingkat disiplin pegawai tersebut.

Sekda Inhu, Hendrizal yang dikonfirmasi membenarkan soal sanksi tersebut.

Namun sesuai dengan surat instruksi Bupati Inhu itu, sanksi tersebut berlaku hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

Hendrizal menjelaskan bahwa bagi mereka, pegawai honorer yang dirumahkan memiliki kesempatan untuk bisa bekerja kembali.

"Mereka bisa bekerja kembali namun setelah menjalani tes," kata Hendrizal, Selasa (21/8/2018).

Baca: Pemkab Inhu Rumahkan 800 Honorer, Ini Sebabnya

Hendrizal menerangkan tes itu untuk menguji kesesuain ilmu pegawai honorer tersebut dengan bidang pekerjaan saat ini.

"Kita melihat apakah sesuai antara pekerjaan dan keilmuannya, misalnya sarjana komputer harusnya bekerja di bidang komputer," katanya.

Apabila tidak sesuai, maka pegawai honorer itu akan diberhentikan.

Meski begitu belum ada informasi terkait kapan Pemkab Inhu akan mempekerjakan kembali para pegawai honorer itu.

Bupati Indragiri Hulu (Inhu) mengeluarkan instruksi Bupati nomor 821/BKP2D/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018. Instruksi itu berisi tentang merumahkan lebih kurang 800 orang tenaga honorernya.

Baca: Live Streaming Sepak Bola Putri Timnas Indonesia Vs Korea Selatan Pukul 18.30 WIB

Dasar dikeluarkannya instruksi Bupati Inhu itu adalah pertimbangan dari penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sesuai dengan Peraturan Bupati IIndragiri Hulu No 8 tahun 2017 pasal 6 ayat 3 juga diterpkan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) pada setiap Organisasi Perangk

Baca: Sebelum Nama Joni Terkenal, Resa Bocah dari Kota Dobo Maluku Sudah Lakukan Aksi Heroik Ini

at Daerah (OPD).

Serta memperhatikan tingkat kehadiran dan kepatuhan THL, maka diinstruksikan kepada OPD untuk merumahkan THL, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 hingga batas waktu yang tidk ditentukan. Tidak membayarkan segala bentuk penghasilan berupa gaji, honor ataupun tunjangan selama mereka dirumahkan.

Selain itu juga Bupati mengintruksikan agar OPD memastikan seluruh pelayanan di unit kerja tetap berjalan dan menyampaikan tembusan surat keputusan OPD untuk pemberian sangsi merumahkan kepada THL tersebut kepada Bupati Inhu melalui Sekretaris Daerah.

Sekda Inhu, Hendrizal membenarkan adanya instruksi untuk merumahkan nama-nama yang terdaftar dalam instruksi Bupati Inhu."Benar ada perumahan sejumlah THL di Pemkab Inhu. Harusnya mereka taat akan aturan yang sudah diterapkan," tegas Hendrizal.

Baca: Mile 22 Tayang di Indonesia Mulai 21 Agustus, Ini Jadwal Tayang di Bioskop Pekanbaru

Hendrizal melanjutkan instruksi itu dikeluarkan Bupati berkenaan dengan minimnya disiplin PNS dan juga THL. Dirinya mencontohkan saat pelaksanaan untuk senam, dimana banyak PNS dan THL yang tidak melaksanakan.

Pada akhirnya Bupati mengambil tindakan tegas untuk merumahkan sementara para THL tersebut.

Dikatakan Sekda, OPD juga diminta untuk menginventarisir para THL tersebut, jika memang sangat dibutuhkan tenaganya pada OPD bersngkutan, silahkan mengajukan nama-namanya.

Namun tentunya akan ada proses yang harus dijalankan oleh mereka untuk aktif kembali sebagai THL dan semuanya tergantung pada kebijakan Bupati Inhu.

Baca: Hidup Pas-pasan, 2 Anak Nelayan Siak Lulus Taruna Perikanan

Disebutkannya juga, para ASN yaang juga terduga tidak menjalankan disiplin dengan baik, juga telah diberikan sanksi dengan memutasi mereka ke kecamatan yang ada di Inhu."Ini peringatan bagi semuanya," tegas Sekda.

Konfirmasi yang dilakukan dengan Hendrizal dijelaskan bahwa tidak hanya tenaga honorer yang mendapat sanksi, namun Hendrizal berkata ada sekitar 200 lebih pejabat Eselon II dan Eselon III yang mendapat sanksi.

"Para ASN yang mendapat sangsi sementara kita tugaskan di sejumlah kecamatan, kita melihat dulu seperti apa disiplin dia dan komitmen dia dengan pimpinannya di kecamatan," kata Hendrizal.

Khusus untuk ASN masa pemberian sanksi, yakni selama 10 hari dimulai tanggal dikeluarkannya instruksi Bupati Inhu tersebut.(*)