Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Indragiri Hulu

Tujuh Fraksi DPRD Inhu Tolak Sahkan APBD Perubahan Inhu Tahun 2018

Tujuh fraksi di DPRD Inhu menolak untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018

ist
APBD 

Selain itu juga ada alasan pembangunan infrastruktur yangsudah dianggarkan pada APBD 2018 tidak dilaksanakan.

Baca: Gelar Wisuda 86 Lulusan, Alumni D2 dari PSLD Siak Sampai Tahun 2018 Berjumlah 295 Orang

Baca: Siaran Langsung Juventus Vs Young Boys di RCTI, Selasa 2 Oktober 2018, Kick Off Pukul 23.30 WIB

Sikap DPRD Inhu yang menolak pembahasan APBD P tahun 2018 dinilai merugikan lembaga dewan itu sendiri.

Pasalnya pihak Pemerintah Kabupaten Inhu sudah menyusun sejumlah rencana dan mengikuti ketentuan sebelum menyampaiakan pengajuan APBD P 2018.

Bupati Inhu, Yopi Arianto dalam komentarnya ketika dikonfirmasi Tribuninhu.com mengatakan bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil sehingga Pemkab Inhu lebih memilih program yang menjadi prioritas dalam penganggaran.

"Kondisi keuangan tentunya saat ini tidak stabil, makanya ada yang lebih prioritas dan mengutamakan kepentingan pelayanan," ujar orang nomor satu di Inhu itu.

Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa DPRD Inhu tentu akan menyesal dengan keputusan yang sudah diambil.

"Sejumlah pelayanan yang menjadi prioritas kita itu, antara lain kesehatan, untuk kesejahteraan petugas kebersihan, dan banyak lagi. Saya yakin teman-temah DPRD saat ini sangat menyesal dengan tindakkan yang dilakukan mereka," katanya.

Baca: LIVE STREAMING TV One Film G30S/PKI. Berikut Hasil Visum terhadap Korban Peristiwa G30S

Baca: SEDANG BERLANGSUNG -- Live Streaming Film G30S/PKI di TVOne. Inilah Aktor Pemeran Soeharto

Dirinya berkata keputusan yang diambil DPRD merupakan hak DPRD Inhu.

"Semua hak mereka, biar waktu nanti yang akan menjawabnya. Semoga ke depan masyarakat tidak salah memilih wakil-wakilnya," katanya.

Sementara itu, terkait krisis anggaran saat ini Bupati Yopi menyatakan siap untuk menjelaskan kepada masyarakat.

"Kita siap terbuka menjelaskan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berharap KPK segera turun untuk melihat kondisi saat ini di Inhu terutama apa yang dilakukan Pemda maupun DPRD karena saat ini tidak ada lagi yang ditutup-tutupi," pungkasnya. (*)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved