Wakil Rakyat Minta Pemprov Bertanggungjawab Atas Dampak Ditiadaknnya APBD Perubahan 2018

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau meminta agar Pmerintah Provinsi (Pemprov) Riau bertanggungjawab atas dampak tiadanya APBD Perubahan 2018 Riau, terutama terhadap masyarakat dan para pegawai.

Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu mengatakan, tidak adanya APBD Perubahan sangat besar, selain berdampak kepada masyarakat langsung juga akan berdampak kepada tenaga ASN dan juga honorer.

"Ini akan berdampak besar. Tapi kita berharap pihak Pemprov sudah mempunyai formula dan solusi lain, bagaimana mengantisipasi persoalan yang akan dihadapi ketika tidak dilaksanakan APBD Perubahan," kata Kordias kepada Tribun, Senin (1/10/2018).

Baca: Heboh Siswa di Pekanbaru Sayat Tangan. Ini Hasil Uji Lab Minuman Berenergi yang Dilakukan BBPOM

Baca: PDUI Riau Gelar Simposium Upgrade II untuk Peningkatan Informasi Dunia Medis

Dikatakan politisi PDIP ini, tidak adanya APBD Perubahan 2018 tidak bisa disamakan dengan APBN Perubahan, karena jika tidak ada APBD Perubahan.

Maka pihak Pemprov akan dihadapkan dengan berbagai persoalan, kepentingan masyarakat yang sudah disusun sebelumnya, sekaligus masalah pegawai.

Pemerintah daerah berbeda dengan pemerintab pusat. Dimana jika pemerintah pusat tidak ada APBN-P, maka kondisi itu tidak bisa disamakan dengan daerah.

"Jika tak ada APBN Perubahan, beda dengan kalau tak ada APBD Perubahan, karena yang atur negara ini pusat. Setiap aturannya menjadi pedoman nasional. Kalau daerah tak bisa begitu, banyak yang akan kita hadapi selanjutnya," ujarnya.

Jika ditiadakan APBD Perubahan, maka menurut Kordias secara otomatis tahun 2018 ini tidak ada koreksi atas program yang telah berjalan.

Baca: HSEI Dumai Gelar Donor Darah dalam Dua Hari

Baca: Ramalan Zodiak, 4 Sifat Ini Tidak Disukai Virgo dalam Hubungannya, Cek Apa Saja

Pihak DPRD pun menurut Kordias menilai, kondisi inilah yang diinginkan oleh Pemprov Riau.

Pihaknya tidak ingin masalah pokok pikiran dewan yang dikambing hitamkan, sehingga tidak dilaksanakan APBD Perubahan, padahal pokok pikiran merupakan aspirasi dan harapan masyarakat.

"Masyarakat harus tahu, bahwa situasi ini adalah keinginan dari Pemprov, sehingga tidak ada koreksi dari kita," ujarnya.

Sebelumnya, APBD Perubahan Riau dipastikan ditiadakan pada tahun 2018 ini.

Setelah melakukan rapat bersama di DPRD Riau pada Jumat (28/9) lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau menyepakati hal tersebut.

Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, ditiakannya APBD tersebut dikarenakan pihak Pemprov Riau tidak menyanggupi untuk menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan tersebut dalam dua hari.

Baca: Ribuan Orang Diduga Masih Tertimbun, Gempa Ratakan Perumahan di Petobo dan Balaroa di Palu

Baca: Ramalan Zodiak 2 Oktober 2018, Ada yang Bakal Dapat Rezeki Nomplok