Berita Riau
Bukan Dihentikan, Ternyata Ini yang Terjadi Terkait Anggaran Makan dan Minum Siswa SMAN Plus Riau
Bukan dihentikan, ternyata ini yang terjadi terkait anggaran makan dan minum siswa SMAN Plus Riau
Penulis: Alex | Editor: Nolpitos Hendri
Bukan Dihentikan, Ternyata Ini yang Terjadi Terkait Anggaran Makan dan Minum Siswa SMAN Plus Riau
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bukan dihentikan, ternyata ini yang terjadi terkait anggaran makan dan minum siswa SMAN Plus Riau.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hanya anggarkan 11 bulan untuk makan dan minum siswa SMAN Plus Riau tahun 2018 ini.
Baca: Biaya Makan dan Minum Siswa SMAN Plus Riau Dihapuskan, Disdik Lakukan Ini
Baca: 2 Pelaku Curat dengan Target Rumah Kosong Ditangkap Polisi, Dua Tersangka DPO
Hal ini diungkapkan wakil rakyat di Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan.
Dihentikannya bantuan anggaran makan dan minum bagi SMAN Plus Riau dikarenakan adanya kesalahan rencana dari Pemprov Riau dalam penganggarannya.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi kepada Tribunpekanbaru.com mengatakan, setelah dibahas pihaknya, diketahui ternyata penganggaran untuk bantuan makan dan minum siswa SMAN Plus tersebut hanya sampai pada bulan 11 di tahun 2018 ini.
Baca: Panasonic Pekanbaru Undang Retailer Hadiri Acara Gathering sebagai Apresiasi
Baca: TIPS agar Anak Terhindar dari Pencabulan, Laporan Pencabulan Anak Meningkat
Seharusnya, menurut politisi PPP ini, ada atau tidak APBD Perubahan, tetap harus dianggarkan bantuan tersebut selama 1 tahun atau 12 bulan, karena tidak bisa dipastikan dari awal, apakah akan ada APBD Perubahan atau tidak, seperti tahun 2018 ini yang ternyata APBD Perubahan tidak bisa dipaksakan.
"Kalau tidak ada APBD Perubahan seperti ini kan jadi susah. Harusnya dianggarkan 12 bulan langsung di murni, jangan ditinggalkan seperti itu. Itu jelas perencanaan yang salah dan aneh, karena perubahan itu fungsinya buat melanjutkan atau menyambung sifatnya," kata Husaimi kepada Tribun, Kamis (15/11).
Dijelaskannya, APBD Perubahan fungsinya adalah untuk memasukkan kegiatan yang belum terakomodir sebelumnya.
Baca: Jadwal Bola PSS Sleman Vs Persita Tangerang Babak 8 Besar Liga 2 2018, Pukul 15.30 WIB
Baca: Narkoba Masuk ke Sekolah, Ada Pelajar Takut dengan BNN
"Maka dari itu kita sebut perencanaan Pemprov itu salah. Akhirnya untuk biaya makan minum yang biasa disubsidi Pemprov, untuk 1 bulan kedepan dibebankan kepada orangtua murid," jelasnya.
Ditanya sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan tersebut, dikatakan Husaimi hanya sekolah SMA Plus saja.
Hal itu diakuinya karena memang diberikan kekhususan untuk SMA Plus, karena sekolah tersebut memang disiapkan untuk model dan sekolah unggul.
"Itu memang hanya khusus untuk SMA Plus saja, karena memang disiapkan agar bisa membimbing anak-anak kita dengan baik, dan unggul, hasilnya Allhamdulillah memang cukup unggul," ulasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam waktu dekat, untuk mempertanyakan hal tersebut.
Baca: 340 Pelamar CPNS 2018 di Pemko Dumai Tidak Ikut SKD Berbasis CAT
Baca: Jadwal Live Bola Piala AFF Suzuki Cup 2018 Timor Leste Vs Filipina, Sabtu 17 November 2018
Sedangkan untuk sekolah gratis yang saat ini tengah direncanakan dan dicanangkan pihaknya, menurut Husaimi hal itu memang ada direncanakan.
Namun bagi dirinya pribadi, Husaimi menyebut ia termasuk orang yang tidak setuju dengan istilah sekolah gratis, karena jika memang ingin menggratiskan, seharusnya cukup dijelaskan, apa saja yang digratiskan.
"Disebut dengan istilah gratis, tapi nanti ujung-ujungnya orangtua tetap dibebankan beli baju sekolah, buku, LKS dan lainnya. Lebih baik dijelaskan saja, apa-apa saja yang digratiskan," ujarnya.
Sebelumnya, pihak DPRD Riau merencanakan akan mengalokasikan dana pendidikan gratis untuk tingkat SMA sedrajat, sebanyak Rp 200 miliar, melalui APBD murni 2019.
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang juga merupakan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) mengatakan, melihat potensi anggaran yang tersedia saat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan pengalokasian pendidikan gratis tersebut.
Baca: KRONOLOGIS Bocah Diterkam Buaya di Bonai Darusslam, Ibu Korban Sempat Minta Tolong
Baca: Bisa karena Biasa, Gadis asal Pekanbaru Ini Kini Menjadi Motivator
"Kita akan anggarkan sekitar Rp 200 miliar untuk pendidikan gratis ditingkat SMA. Kalau melihat anggaran kita sangat memungkinkan. Jangan sampai terjadi lagi, ada siswa tidak menerima ijazah karena belum bayar ini itu segala macam," kata Noviwaldy Jusman kepada Tribun.
Diakui pria yang akrab disapa Dedet ini, pihaknya belum menfixkan rencana tersebut dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau, tapi hal tersebut juga telah ia bicarakan dengan gubernur terpilih, dan gubernur terpilih menurutnya menyetujui hal tersebut.
"Memang belum ada kesepakatan kita dengan pihak Pemprov saat ini. Tapi kalau mereka tidak setuju, nanti kita akan realisasikan dengan gubernur terpilih, karena kita juga sudah bicarakan hal ini dengan gubernur terpilih dan beliau setuju," imbuhnya.
Dijelaskan pria yang akrab disapa Dedet ini, program pendidikan gratis tersebut akan meliputi, buku gratis, Lembaran Kegiatan Sekolah (LKS), operasional sekolah dan lainnya.
Semua nantinya menurut dia akan dibebankan ke APBD Riau tahun 2019.
Baca: KPU Inhil Tetapkan Jumlah DPTHP 2 dan Jumlah TPS untuk Pemilu 2019, Ini Jumlahnya
Baca: Pagar Sekolah Roboh Tewaskan Dua Orang, Ini Kata Walikota Pekanbaru
"Orangtua selama ini masih terbebani dengan pembelian LKS, buku-buku, dan berbagai pungutan lainnya di sekolah. Jika program ini terlaksana, maka yang demikian akan dibebankan ke APBD Riau, orangtua hanya perlu membeli seragam sekolah dan itu pun dibeli di luar sekolah, tidak di sekolah, agar tak ada muncul persolan lagi," imbuhnya.
Sehingga nantinya menurut Dedet sekolah tidak diperkenankan lagi melakukan pungutan yang ujung-ujungnya dibebankan ke orangtua siswa.
Selain itu, peningkatan kualitas guru menurut Dedet juga akan dilakukan, seperti menaikkan insentif guru dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru.
"Adanya peningkatan kualitas guru, siswa tidak perlu les di luar sekolah, sehingga cukup di sekolah saja," ujarnya. (*)