Tuntut Stabilkan Harga Kelapa Mahasiswa dan Pemuda Inhil Jalan Kaki Menuju DPRD Riau

Setengah jam berjalan kaki, seratusan mahasiswa tersebut sampai di depan pintu gerbang kantor wakil rakyat.

Tuntut Stabilkan Harga Kelapa Mahasiswa dan Pemuda Inhil Jalan Kaki Menuju DPRD Riau
tribunpekanbaru/guruhbudiwibowo
Massa dari FGPMIP berorasi di depan Kantor DPRD Riau tuntut naikkan harga kelapa 

Mereka menilai, DPRD Riau dan Provinsi Riau tutup mata dengan nasib petani di Indragiri Hilir yang mengeluh akibat anjloknya harga kelapa.

Baca: Wah! Petani Kelapa Sawit di Siak akan Terima Rp 25 Juta per Hektar Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit

Baca: Manfaat Sikat Gigi dengan Miyak Kelapa, Bagaimana Caranya? Ikuti Langkah Ini

Ratusan pendemo yang mengatasnamakan dirinya Forum Gerakan Pemuda Mahasiswa Inhil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (5/12/2018).

Massa aksi yang juga terdiri dari seluruh paguyuban kecamatan yang ada di Inhil serta seluruh Universitas yang ada di Pekanbaru mengeluhkan turunnya harga kelapa yang membuat perekonomiam turun.

Setelah berkumpul di Taman Budaya Pekanbaru, massa akan menggelar demo di dua titik, yaitu DPRD Provinsi Riau dan Kantor Gubernur Riau.

Dalam rilisnya FGPMIP menyatakan, kelapa satu diantara jantung kehidupan masyarakat di Kabupaten Inhil yang mempunyai potensi besar di Provinsi Riau.

Di daerah ini terdapat hamparan perkebunan seluas 429.694 hektare yang tersebar di 20 Kecamatan di Inhil dan menjadi sektor unggulan untuk menopang dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Tapi belum ada tindak lanjut dan kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap kenaikan harga kelapa.

Oleh karena itu FGPMIP menyatakan sikap antara lain sebagai berikut :

1. Meminta pemerintah segera menaikkan harga kelapa.

2. Mendesak pemerintah untuk membuat Perda tentang standarisasi kelapa (Rp. 3000 per kg).

3. Segera usut tuntas mafia kelapa yang ada di Inhil.

4. Membuka kran ekspor kelapa di Inhil.

5. Mendesak pemerintah untuk membentuk industri kelapa atau BUMD.

6. Transparansi mengenai MOU PT Sambu dengan Pemkab Inhil.

7. Meminta DPRD Riau menyatakan sikap untuk menyelesaikan dan membuat regulasi yang pro terhadap petani demi tercapainya ekonomi yang baik.(*)

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved