Aturan Baru, Peserta BPJS Kesehatan Wajib Bayar saat Berobat di Rumah Sakit, Inilah Rincian Biayanya

TRIBUNPEKANBARU.COM- Aturan baru dari BPJS Kesehatan terkait urun biaya bagi pasien peserta.

Jadi melalui Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 akan ada biaya tambahan bagi pasien BPJS saat melakukan pengobatan atau kunjungan.

Dikutip dari Kontan dan Kompas.com pada Jumat (8/1/2019), Kementrian Kesehatan secara resmi menerbitkan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018.

Baca: Rumah IRT Digerebek Polisi Rohul, Ditemukan Barang Bukti Buku Tafsir Mimpi

Baca: VIDEO: Live Streaming Piala Asia 2019 Jepang vs Arab Saudi di Foxsport, Sore Ini Pukul 18.00 WIB

Baca: Protes! Kemenangan Barcelona atas Leganes Ternyata Berbau Kontroversi

Baca: Malam Ini Langit Akan Dihiasi Supermoon, Ini Jenis Kamera yang Bisa Mengabadikannya

Aturan tersebut nantinya mengatur soal urun biaya dan juga selisih biaya untuk JKN-KIS.

Berdasarkan aturan tersebut, ada tambahan biaya bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap nantinya.

Namun, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menepis anggapan bahwa pemberlakuan biaya semata untuk menekan defisit neraca BPJS Kesehatan.

"BPJS sendiri tidak menganggap ini bagian dari upaya untuk menurunkan defisit sehingga kita minta peserta mengurun biaya," ujar Budi di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Budi menjelaskan kalau aturan urun biaya ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat.

Dirinya ingin agar masyarakat nantinya menggunakan pelayanan kesehatan seperlunya saja.

Jadi, jika sakitnya tidak parah seperti batuk dan pilek tidak perlu ke dokter untuk pemeriksaan dan meminta obat.

Dirinya mengklaim banyak temuan di lapangan peserta JKN-KIS yang menggunakan layanan kesehatan yang tidak terlalu dibutuhkan.

Hal ini membuat biaya klaim dari rumah sakitpun membengkak.

Baca: Abu Bakar Baasyir Diperkirakan Akan Hirup Udara Bebas Besok atau Lusa

Baca: Transfer Pemain Liga 1: Tinggalkan Mitra Kukar, Septian David Maulana Resmi Gabung PSIS Semarang

Baca: Ingin Dipanggil dengan Nama BTP, Ini Rencana Ahok Usai Bebas dari Penjara, Termasuk Menikah?

Baca: Kelabang Beracun Dijadikan Hewan Kesayangan, Dibiarkan Merayap di Tubuh

Melalui aturan ini Budi berharap dapat mengendalikan biaya dan memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Rincian Biaya

Berikut rincian aturan urun biaya yang nantinya diterapkan bagi para peserta BPJS Kesehatan.

Tiap kali peserta melakukan kunjungan untuk rawat jalan, akan ada biaya yang besarannya sudah disesuaikan dengan ketentuan:

a. sebesar Rp 20.000 untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan rumah sakit kelas B

b. sebesar Rp 10.000 untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas D, dan klinik utama

c. paling tinggi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paling banyak 20 (dua puluh) kali kunjungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan.

Angkanya dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut.

Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

Sementara itu, untuk selisih biaya, diterapkan kepada peserta yang mau ada kenaikan pelayanan kesehatan lebih tinggi dari haknya.

Baca: Terjadi Kepanikan saat Lima Penumpang Alami Sakit Misterius, Pesawat Terpaksa Mendarat Darurat

Baca: Robby Abbas Bongkar Lagi, Ada Artis Protitusi Nikah dengan Kliennya: Keluar Penjara 2018

Misalnya, peserta kelas perawatan 3 ingin dirawat di kelas perawatan di atasnya. Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit.

Namun, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

Untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG's antarkelas.

Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG's kelas 1.

Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

Baca: Video Detik-detik Kevin Sanjaya Pamer Skill Dewa di Malaysia Masters 2019, The Minions Juara!

Baca: Ingin Dipanggil dengan Nama BTP, Ini Rencana Ahok Usai Bebas dari Penjara, Termasuk Menikah?

Baik urun biaya maupun selisih biaya tidak berlaku untuk Penerima Bantuan luran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau Pusat.

Meski rinciannya sudah dikeluarkan, pihak BPJS Kesehatan menyatakan aturan ini belum berlaku dan masih akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.