Pekanbaru

Massa Aksi Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Tipikor Jual Beli Proyek di DPRKP Pekanbaru

Massa aksi desak polisi usut tuntas dugaan Tipikor jual beli proyek di Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pekanbaru

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Rizky Armanda
Massa Aksi Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Tipikor Jual Beli Proyek di DPRKP Pekanbaru 

"Semua sesuai Perpres, usaha kecil, ini kan diutamakan untuk usaha kecil, rata-rata ini CV semua, 80 sampai 90 persen ini perusahaan yang berdomilisi di Pekanbaru," katanya.

Terkait tuntutan pendemo yang meminta agar kasus ini dibawa ke ranah hukum, Martin mempersilahkan jika memang ada bukti yang mengarah ke dugaan yang dituduhkan kepada dirinya.

"Kalau memang ada bukti, silahkan. Karena selama ini kita sudah melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Riau menggeruduk Kantor Dinas Perumahan dan Permukinan (Perkim) Kota Pekanbaru, di Jalan Parit Indah, Rabu (18/7/2018).

Baca: 12,5 Ton Siput Laut Alias Cincinot Indragiri Hilir Diekspor Perdana ke Malaysia

Baca: Harga Tiket Pesawat Mahal, Pemko Pekanbaru Kurangi Dinas Luar Kota

Baca: Bea Cukai Riau Tangkap Kapal Pengangkut Kayu Teki Alias Bakau di Perairan Bengkalis

Massa yang tiba di kantor Dinas Perkim sekitar pukul 14.00 Wib dan langsung melakukan orasi tepat di depan pintu masuh kantor Perkim. Pendemo membawa sejumlah karton yang bertuliskan beragam tuntutan mereka.

Puluhan mahasiswa ini menuntut pertanggungjawaban Kepala Dinas Perkim, Mulyasman atas terhadap dugaan permainan proyek di dinas yang dipimpinya.

"Kami mempertanyakan pertanggungjawaban terkait proyek penunjukan langsung lebih kurang 700 paket proyek pada tahun 2018 yang diduga dikelola tidak sesuai peraturan," kata salah seorang pendemo melalui pengeras suara.

Tidak hanya itu, pendemo juga menuntut kepala Dinas Perkim, untuk melakukan transparansi anggaran terkait PL yang ada di Dinas Perkim Kota Pekanbaru.

Pendemo mendesak Kejati Riau untuk segera memeriksa Kadis Perkim, Mulyasman dan Kabid Pra Saranan Umum (PSU) selalu PPKK, Martin yang diduga kuat terlibat penuh dalam kasus dugaan jual beli proyek lebih kurang 700 paket di tahum 2018 ini.

"Kami juga mendesak Walikota Pekanbaru untuk segera memecat Kadis Perkim, Mulyasman karena diduga tidak becus dalam mengelola proyek PL yang diduga diperjual belikan," teriak koordinator lapangan, Saiman. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved