Jumpai Komisi I DPRD Riau, Honorer KII: Kami Berharap Jadi PNS

"Kalau kita berkaca ke daerah lain, waktu di DKI, melakukan upaya dengan berkoordinasi bersama pihak terkait ternyata itu bisa dilakukan," katanya.

Taufik mengungkapkan, persoalan TKH II ini terjadi akibat kepala daerah saat itu tidak ingin menandatangani surat pertanggungjawaban multak.

Akhirnya nasih TKH II Pemprov Riau yang sudah lulus seleksi CPNS ini pun terkatung-katung nasibnya.

"Karena kepala daerah tidak menggunakan kebijakannya untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak dengan berbagai alasan, akhirnya nasih mereka saat ini terkatung-katung," ujarnya.

Pihaknya dari kalangan legistastif berharap kepada Gubenur Riau yang baru, Syamsuar agar memberikan kejelasan terkait nasib 100 THK II yang lulus CPNS namun belum diangkat menjadi PNS ini.

Sebab sudah bertahun-tahun digantung dengan penuh ketidakpastian.

Pak Gubernur Riau yang baru ini harus memikirkan masalah ini.

Segera ambil kebijakan, tentu harus koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ini harapan kita, karena semuanya adalah warga Riau yang terkatung-katung nasibnya.

"Kami secara kelembagaan, meminta masalah ini bisa dituntaskan. Kalau memang meraka ini bisa diangkat segara ditetapkan pengangkatannya. Tapi kalau tidak bisa harus dituangkan dalam keputusan. Supaya ada kepastian dan nasib mereka tidak terkatung-katung. Karena ini masalah nasib warga kita yang harus segera dituntaskan secepatnya," bebernya.  (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)