Biaya PEMINDAHAN Ibukota Negara ke KALIMANTAN Rp 466 Triliun, Dananya dari APBN atau HUTANG Lagi?
Sebanyak Rp 466 triliun akan habis untuk biaya pemindahan ibukota negara Republik Indonesia, dananya dari APBN atau hutang lagi?
Biaya PEMINDAHAN Ibukota Negara ke KALIMANTAN Rp 466 Triliun, Dananya dari APBN atau HUTANG Lagi?
TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebanyak Rp 466 triliun akan habis untuk biaya pemindahan ibukota negara Republik Indonesia, dan Presiden RI Jokowi sudah tegaskan tetap akan memindahkan ibukota negara.
Presiden jokowi kembali menegaskan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia, ke luar Pulau Jawa.
Hal ini diungkapkan Jokowi dihadapan para pejabat negara, dalam acara buka puasa bersama, Senin (6/5/2019).
Baca: SITUNG KPU Akan Diaudit Sesuai Permintaan Sandiaga Uno, TKN Jokowi-Maaruf AJUKAN SYARAT Ini
Baca: Sempat Buka Satu Formulir C1, Rapat Pleno KPU Kepulauan Meranti Akhirnya Tuntas
Baca: Prabowo-Sandi Menang Telak di Kabupaten Bandung, Unggul di 30 dari 31 Kecamatan, Berikut Angkanya
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjamin pemindahan Ibu Kota Indonesia ini, tak membebani anggaran negara, alias APBN.
Cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.
Jokowi tak menjelaskan lebih jauh skema yang akan digunakan pemerintah agar APBN tak terbebani.
Namun, Bappenas sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota memakan biaya hingga Rp 466 triliun dan akan melibatkan swasta.
Pemindahan itu juga akan dilakukan dalam lima tahun anggaran.
Di hadapan para pimpinan lembaga negara, Jokowi hanya menegaskan bahwa pemerintah serius dalam rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini.
Sebab, Jakarta atau Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk serta wilayah geografis yang rentan bencana.
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang.
Baca: HASIL Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Siak, Prabowo-Sandi MENANG, PAN Jadi Partai Pemenang
Baca: HASIL Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2019 di Riau Prabowo MENANG di Inhu dan Kuansing
Baca: FORM C1 Plano Sempat Dibuka, PLENO Pilpres 2019 KPU Kepulauan Meranti, Prabowo MENANG Jokowi KALAH
Padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen," kata Jokowi.
Kepala Negara memastikan pemindahan Ibu Kota ini akan dikonsultasikan dengan seluruh lembaga terkait.
Baik dari sisi hukum maupun sisi politik.
Ia bahkan menyebut sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.
"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya.
Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.
Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.
Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.
Dalam acara tersebut, hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto.
Ada juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, serta Muhaimin Iskandar.
Baca: PRABOWO-Sandi Kalahkan JOKOWI-Maaruf di Indragiri Hulu Riau, TKD Sebut Masyarakat Inhu Termakan HOAX
Baca: HASIL Real Count Pilpres 2019 di Situng KPU akan Ketahuan CURANG Tanggal 22 Mei, Ini Kata Mahfud MD
Baca: CALEG di Riau Laporkan PPK ke Bawaslu Atas Dugaan KECURANGAN Pileg 2019, Forkopimda Deklarasi Damai
Hadir juga Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam serta Nono Sampono.
Ada pula Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.
Menteri kabinet kerja juga hadir seperti Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri tiba di Istana Negara pukul 17.00 WIB.
Begitu tiba, keduanya langsung mengambil posisi duduk diapit Zulkifli Hasan dan Bambang Soesatyo.
Jokowi Tegaskan Tetap akan Pindahkan Ibukota Indonesia, 'Kita Serius, Ini Telah Dibahas 3 Tahun Lalu
Presiden Jokowi menggelar buka bersamapimpinan negara di Istana Kepresidenan.
Dalam perjumpaan di acara buka bersama dengan para pimpinan negara tersebut, Jokowi menyinggung soal pemindahan Ibu Kota.
Pemidahan Ibu Kota tampak dibenarkan oleh Jokowi dan bukan lagi kabar isapan jempol.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya, pemindahan Ibu Kota dilakukan lantaran kepadatan penduduk yang kian menekan DKI Jakarta.
Baca: ANDA Temukan KECURANGAN Pilpres 2019? Silahkan Laporkan ke POSKO Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Riau
Baca: CALEG CANTIK Gerindra JAGA Suara Rakyat Melalui FORM C1 dan Ucapkan TERIMA KASIH kepada Pendukung
Baca: VIRAL Cowok AFRIKA Nikahi Cewek Cantik MALAYSIA, Selebgram Asal MINANG Ketemu Jodoh Melalui OLSHOP
Pertumbuhan penduduk yang kian pesat di Ibu Kota Negara yang sekarang kian menambah problematika sosial.
Tak hanya itu, pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta tidak diimbangi dengan banyak faktor, sehingga perlu adanya pemindahan Ibu Kota.
Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia dinilai sudah tidak efektif untuk menjalankan pemerintahan negara.
Meskipun pemindahan Ibu kota Indonesia, Jakarta ke daerah lain di luar pulau Jawa sebenarnya bukan merupakan proses yang mudah.
Dilansir Grid.ID dari laman kompas.com, perpindahan Ibu kota Indonesia ke daerah lain merupakan rencana jangka panjang yang harus dilakukan secara bertahap.
Alasannya karena daerah pengganti Ibu Kota sudah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Ada dua alasan utama kenapa Ibu Kota harus pindah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Ibu Kota harus pindah dalam jangka pendek jika dalam kondisi darurat seperti peperangan atau bencana alam.
Perpindahan Ibu Kota dalam jangka pendek pun harus melihat daerah pengganti sudah siap dan mampu menerima sebagai pengganti atau belum.
Baca: KISAH Cewek Cantik Berdarah MINANG di Pekanbaru, KELILING 17 Provinsi di Indonesia Selama 73 Hari
Baca: Sempat VIRAL di Medsos Bujang AFRIKA Nikahi Gadis Cantik MALAYSIA, Ini Kabar Terbarunya, Foto Mesra
Baca: VIRAL Ibu Muda CANTIK Menyusui Bayinya di Pesta Pernikahan, Ternyata Artis Terkenal dan Selebgram
Ibu Kota Negara Indonesia pernah dipindahkan ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada 4 Januari 1946.
Meksi begitu, Presiden Jokowi benar-benar siap menyeriusi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.
Hal ini seperti yang diungapkan Jokowi usai menggelar buka bersama para pimpinan negara di Istana Kepresidenan pada Senin (6/6/2019).
Dilansir Grid.ID dari laman KompasTV, Presiden Jokowi menegaskan keseriusannya dalam menangani pemindahan Ibu Kota.
"Mumpung bertemu dengan ketua dan pimpinan lembaga dan negara, saya ingin menyinggung sedikit mengenai hal yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota," ucap Jokowi.
Pemindahan Ibu Kota tersebut diseriusi setelah sempat dibahas tiga tahun lalu.
"Kita serius dalam hal ini karena sejak tiga tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas secara internal," imbuh Jokowi.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah meminta Bapenas agar melakukan kajian demi terrealisasinya rencana tersebut.
"Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bapenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial politik, dan juga dari lingkungan," pungkas Jokowi.
Biaya PEMINDAHAN Ibukota Negara ke KALIMANTAN Rp 466 Triliun, Dananya dari APBN atau HUTANG Lagi? (Tribunpekanbaru.com)