PANAS? TKN Versus BPN Adu Data Buka-bukaan Form C1 dalam Pleno KPU RI, Tantangan Membuka 813.350 TPS

PANAS? TKN Versus BPN Adu Data Buka-bukaan Form C1 dalam Pleno KPU RI, Tantangan Membuka 813.350 TPS

TRIBUNPEKANBARU.COM - Panas? Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maaruf versus Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi adu data buka-bukaan Fform C1 dalam Pleno KPU RI, tantangan membuka 813.350 TPS.

Fadli Zon meminta untuk buka-bukaan data terkait dengan data form C1, namun dia menyerahkan kepada BPN Prabowo-Sandiaga soal kesediaan atas tantangan tersebut.

Secara pribadi, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut mengatakan buka-bukaan data semacam itu bisa saja dilakukan.

Baca: Kapolresta Libatkan INTELIJEN, Polisi KAWAL Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Riau Sampai Selesai

Baca: Polisi KAWAL Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Riau Sampai Selesai, Kapolresta Libatkan INTELIJEN

Baca: DISKUALIFIKASI Pelaku Curang, Siapapun PEMENANG Tidak Masalah Tapi Tidak Curang, DEMO di KPU Riau

"Saya kira bisa saja. Jangankan di pleno KPU, di forum manapun saya kira juga sudah dibuka ya. Tetapi nanti diserahkan saja lah itu kepada BPN untuk melihatnya," kata dia

Fadli Zon mengatakan pihaknya sudah mengundang Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf saat membuka data kecurangan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Ini dia sampaikan untuk menjawab tantangan TKN terhadap BPN untuk buka-bukaan data C1 dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI.

"Itu kemarin dari BPN yang bagian IT-nya bahkan sudah mengundang (TKN) untuk mendebat itu. Saya kira dibuka-buka saja sekalian, bagus itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (17/5/2019).

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf merasa gerah dengan sikap BPN Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil Pemilu 2019.

TKN pun akhirnya menantang BPN untuk saling membuka data dokumen C1 masing-masing dan membandingkannya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional yang digelar KPU.

"Kami TKN menantang BPN adu data di KPU! Kita buka satu per satu data C1 di semua TPS, 813.350 TPS kita buka. Kerahkan berapa orang mereka mampu, kami kerahkan berapa orang yang kami mampu. Kita adu data di KPU," ujar Arya dalan konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Kamis (16/5/2019).

Baca: MASJID KUNING di Riau Berusia 202 Tahun, Tersebut Panglima Minal dari MINANGKABAU Kalahkan Perompak

Baca: MASJID Ar Rahman di Riau BERUSIA 123 Tahun, Bahan Bangunannya dari SINGAPURA, Dibangun Tukang China

Baca: UNIK! Masjid Tua PUNYA 6 MENARA di Pekanbaru, 10 Mahasiswi Cantik Ikuti Karantina Alquran IZI

Baca: MERIAM Kuno Peninggalan Kerajaan SIAK SRI INDRAPURA, Saksi Perang di Perairan Riau di Masa Dulu

Tantang Data BPN

Komisi Pemilihan Umum menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di setiap provinsi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

Setiap saksi dari pasangan calon dan partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik. Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Hingga Selasa (14/5/2019) malam, hasil rekapitulasi 19 provinsi telah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 14 provinsi, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 5 provinsi.

Sementara ini, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 37.341.145 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 22.881.033 suara.

Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 14.460.112.

Namun, pada Selasa sore kemarin BPN Prabowo-Sandi menegaskan menolak penghitungan suara yang tengah berjalan di KPU. Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya di Pilpres 2019.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara dari KPU yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo-Sandi tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos, dan salah hitung di website KPU.

BPN juga menampilkan penghitungan suara versi mereka. Anggota Dewan Pakar BPN, Laode Kamaluddin, mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul.

Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga disebut memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara, sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen.

"Di tengah banyaknya kecurangan posisi kami masih ada di 54,24 persen," ujar Laode.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi".

PANAS? TKN Versus BPN Adu Data Buka-bukaan Form C1 dalam Pleno KPU RI, Tantangan Membuka 813.350 TPS. (Tribunpekanbaru.com)