Pilpres 2019

Kopassus dan Densus 88 Amankan Aksi 22 Mei, Begini Skema Operasi Pengamanan Oleh Pasukan Elit Ini

Pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI, dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) akan diturunkan jika terjadi kerusuhan pada 22 Mei

Kopassus dan Densus 88 Amankan Aksi 22 Mei, Begini Skema Operasi Pengamanan Oleh Pasukan Elit Ini
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kopassus dan Densus 88 Amankan Aksi 22 Mei, Begini Skema Operasi Pengamanan Oleh Pasukan Elit Ini 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI, dan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri (Densus 88) akan diturunkan jika terjadi kerusuhan pengunjuk rasa saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil akhir rekapitulasi hasil Pemilu di Jakarta.

Satuan Penanggulangan Teror Kopassus bahkan telah menyusun skenario evakuasi komisioner KPU beserta dokumen terkait hasil kpu dalam pemilu, dengan memadukan helikopter, kendaraan lapis baja hingga kapal perang TNI AL.

Baca: Sempat Memanas, Massa Aksi di Depan Gedung Bawaslu Bubarkan Diri

Pantauan Tribun Network, Senin (21/5/2019), tampak pasukan TNI/Polri sudah siaga di Ibu Kota.

Sebanyak 34 ribu personel TNI/Polri disiapkan untuk menanggulangi aksi 22 Mei, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan dan merampungkan rekapitulasi kpu dalam Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjend TNI Sisriadi mengungkapkan ada beberapa objek yang akan dievakuasi personel TNI dari kantor KPU andai terjadi situasi tak terkendali paska KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Nasional.

"Obyek evakuasi meliputi VIP, dokumen hasil Pemilu, Pengumuman KPU Pilpres 2019 dan korban apabila ada," kata Sisriadi saat dihubungi Tribun Network, Jakarta, Senin (21/5/2019).

Dalam rangka pengamanan pengumuman hasil Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden), TNI menyiapkan 12 ribu personel.

"Atas permintaan Polri, TNI menyiapkan 12.000 personel yang akan bertugas membantu Polri untuk pengamanan pengumuman hasil pemilu. Secara operasional pasukan TNI berstatus BKO (Bawah Kendali Operasi) Polri."

TNI juga menyiagakan kekuatan sejumlah 20.000 personel untuk mengantisipasi apabila Polri meminta tambahan personel secara mendadak karena perkembangan situasi.

"Dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilu, Mabes TNI telah mendistribusikan dan menyosialisasikan ROE (Rules Of Engagement) kepada seluruh prajurit," lanjutnya.

Baca: Mantan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh Jadi Ketua Dewan Pers, Begini Sosok Eks Rektor ITS Tersebut

Halaman
1234
Editor: rinalsagita
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved