Pelalawan

Baru 6 Bulan Menjabat, Bupati Pelalawan Berhentikan Dirut BUMD Tuah Sekata

Bupati Pelalawan, HM Harris memecat Direktur Utama BUMD Tuah Sekata, Ir Syafri, Senin (27/5/2019). Padahal Syafri baru enam bulan menjabat.

Baru 6 Bulan Menjabat, Bupati Pelalawan Berhentikan Dirut BUMD Tuah Sekata
Istimewa
Sekdakab Pelalawan Tengku Mukhlis didampingi Asisten II Atmonadi serta Plt Kepala Diskominfo menyampaikan keterangan pers terkait pemberhentian Dirut BUMD Tuah Sekata, Ir Syafri, Senin (27/5/2019). 

TRIBUNPELALAWAN.CPM, PANGKALAN KERINCI - Bupati Pelalawan, HM Harris memecat Direktur Utama BUMD Tuah Sekata, Ir Syafri, Senin (27/5/2019). Padahal Syafri baru enam bulan menjabat.

Pemberhentian Syafri disampaikan oleh Sekda H Tengku Mukhlis didampingi Asisten II Sekda Atmonadi serta Plt Kepala Dinas Kominfo Hendri dalam konferensi pers di ruang rapat lantai II kantor bupati.

Tengku Mukhlis menjelaskan, pemecatan Syafri berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan nomor 434 tahun 2019 tentang pencabutan Keputusan Bupati Pelalawan nomor 696 tahun 2018 tentang pengangkatan Dirut BUMD Tuah sekata Pelalawan yang ditandatangani 27 Mei 2019.

Terhitung Senin kemarin, Syafri tidak lagi menjabat sebagai direktur perusahaan plat merah itu.

"Pencabutan SK pengangkatan Dirut BUMD setelah ada somasi yang masuk ke kami dari LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) yang mengingatkan kami," ungkap Tengku Mukhlis.

Dikatakannya, selama ini pemda banyak dikritik setelah Bupati Harris melantik Syafri pada Desember 2018 lalu.

Lantaran statusnya sebagai mantan narapidana korupsi yang telah selesai menjalani hukuman. Namun tidak ada yang tegas menunjukan aturan mana yang ditabrak oleh pemda maupun bupati.

Setelah LSM Formasi yang dipimpin Dr Muhammad Nurul Huda SH MH melayangkan somasi ke Bupati Harris dan menuding pemda melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengangkat Syafri.

Seperti tertuang dalam Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau dewan komisaris dan anggota direktur BUMD.

"Sebenarnya Permendagri ini lahir hampir bersamaan dengan proses seleksi Dirut BUMD yang kami laksanakan tahun lalu. Makanya harusnya tak masuk dalam tahapan itu," tambah mantan Kabag Tapem Setdakab Pelalawan ini.

Halaman
123
Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved