Berita Riau

Nasib Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI, Diputuskan 28 Juni Mendatang

Suhardiman melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ke DKPP dengan jumlah aduan sebanyak 10 aduan.

Nasib Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI, Diputuskan 28 Juni Mendatang
Tribunpekanbaru.com/GuruhBW
DKPP menggelar sidang kode etik yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kuansing sebagai pihak teradu, Bapilu Hanura Riau sebagai pengadu dan Bawaslu Kuansing sebagai pihak terkait di aula Bawaslu Riau, Jumat (14/6/2019) kemarin. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar Sidang Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Jumat (14/6/2019) lalu.

Sidang Pemerikasaan yang dipimpin Anggota DKPP RI Alfitra Salam, dan didampingi 3 orang anggota majelis, Firdaus dari unsur KPU Provinsi Riau, Sri Rukmini dari unsur Tokoh Masyarakat, dan Gema Wahyu Adinata dari unsur Bawaslu Provinsi Riau.

Hadir pada saat sidang Pelapor Suhardiman Amby, Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 (delapan) dengan nomor urut 1 (satu) dari partai Hanura.

Sebagaimana diketahui Suhardiman melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ke DKPP dengan jumlah aduan sebanyak 10 aduan.

Suhardiman membacakan sendiri aduannya, Pertama, KPU Kabupaten Kuansing menurutnya telah melakukan perubahan DPTHP 3 secara sepihak dalam rapat pleno tertutup tanpa dihadiri oleh Partai Politik Peserta pemilu dan Bawaslu Kuansing.

Baca: KPU Riau Ingatkan Caleg Serahkan LHKPN Sebelum Dilantik

Baca: Anggota DKPP RI Sebut, Selain Laporan KPU Kuansing Ada Satu Lagi Pengaduan yang Sedang Diproses

DKPP menggelar sidang kode etik yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kuansing sebagai pihak teradu, Bapilu Hanura Riau sebagai pengadu dan Bawaslu Kuansing sebagai pihak terkait di aula Bawaslu Riau, Jumat (14/6/2019) kemarin.
DKPP menggelar sidang kode etik yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kuansing sebagai pihak teradu, Bapilu Hanura Riau sebagai pengadu dan Bawaslu Kuansing sebagai pihak terkait di aula Bawaslu Riau, Jumat (14/6/2019) kemarin. (Tribunpekanbaru.com/GuruhBW)

Aduan Kedua, menurut Pelapor, KPU Kabupaten Kuansing tidak cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena ditemukan perbedaan angka pemilih dalam kategori DPTb.

Ketiga, KPU Kabupaten Kuansing melakukan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

Keempat, KPU Kuansing tidak cermat dalam melakukan pengesetan terhadap logistik pemilu yang berakibat banyaknya TPS yang kekurangan surat suara.

Kelima, KPU Kuansing melakukan pembiaran dan tidak memerintahkan PPK ditingkat Kecamatan untuk menyerahkan Formulir model DAA1 kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Kuansing.

Keenam, KPU Kuansing tidak memberikan waktu dan ruang kepada saksi dalam menyampaikan keberatannya pada rapat pleno tingkat Kabupaten.

Halaman
12
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved