Berita Riau

Sasaran Tim Penertiban Adalah Perusahaan yang Gunakan Lahan Ilegal di Riau, Bukan Petani Kecil

Syamsuar menegaskan, pembentukan tim terpadu penertiban lahan perkebunan ilegal diRiau bukan untuk menertibkan lahan perkebunan milik masyarakat.

Sasaran Tim Penertiban Adalah Perusahaan yang Gunakan Lahan Ilegal di Riau, Bukan Petani Kecil
Foto/Istimewa
FOTO ILUSTRASI - Tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau memusnahkan sawit di kebun ilegal di kawasan hutan di zona inti cagar Biosfer Giam Siak Kecil beberapa waktu lalu. 

Sasaran Tim Penertiban Adalah Perusahaan yang Gunakan Lahan Ilegal di Riau, Bukan Petani Kecil

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan, pembentukan tim terpadu penertiban lahan perkebunan ilegal di Provinsi Riau bukan untuk menertibkan lahan perkebunan milik masyarakat kecil.

Dibentuknya tim ini adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam skala luas. Baik milik perusahaan maupun perorangan.

"Jadi perlu saya tegaskan lagi, yang akan kita tertibkan ini bukan yang lahan perkebunan milik petani kecil. Jadi jangan sampai nanti muncul isu seolah-olah pembentukan tim untuk menertibkan petani-petani sawit yang kecil, bukan itu," kata Gubri, Senin (12/8/2019).

Baca: Perkebunan Ilegal di Riau Akan Ditertibkan oleh Tim Terpadu, Luasnya Capai 1,2 Juta Hektare

Syamsuar menegaskan, tim terpadu penertiban pengunaan kawasan dan lahan ilegal Provinsi Riau yang dirinya bentuk ini adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam sekala yang luas.

Tim terpadu ini akan menyasar perusahaan - perusahaan perkebunan menggunakan lahan llegal dalam jumlah yang cukup luas. Bahkan tidak hanya dari perusahaan, tim juga akan menelisik perkebunan milik perorangan yang jumlahnya sangat luas.

"Target kita yang besar-besar saja. Bukan hanya koorporasi, tapi perorangan yang lahan perkebunannya luas, itu juga jadi target kita. Kan bisa saja, satu orang itu punya lahan seribu hektare, itu yang menjadi target kita nanti," katanya.

Kebocoran PAD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menghitung seberapa besar kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau akibat ulah perkebunan ilegal di Riau. Sebab saat ini Pemprov Riau masih memvalidkan data yang menjadi temuan KPK dan DPRD Riau terkait keberadaan perkebunan ilegal di Riau.

"Belum lagi, yang temuan DPRD Riau 1,2 juta hektare lahan perkebunan ilegal ini kan temuanya sudah setahun yang lalu, karena jumlahnya bisa bertambah, bisa berkurang," kata Gubri Syamsuar, Senin (12/8/2019).

Halaman
123
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved