Kepala Desa di Meranti, Riau Sering Diperas Dalam Mengelola Dana Desa

Kepala Desa di Meranti, Riau Sering Diperas Dalam Mengelola Dana Desa

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sering diperas dalam pengelolaan dana desa, oleh oknum tertentu.

Hal itu terungkap saat Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Riau menggelar Asistensi dan Supervisi pada UPP Kabupaten Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Kepulauan Meranti Rabu (28/8/2019).

Baca: Viral di Medsos, Bos Taksi di Malaysia Jilat Ludah Sendiri Minta Maaf Sebut Indonesia Negara Miskin

Baca: Oknum Anggota Polisi Diarak & Celananya Dilepas Warga Usai Ketahuan Berduaan Dengan Seorang Bidan

Baca: Inilah Tiga Nama Calon Ketua DPRD Pekanbaru

Sekretaris UPP Provinsi Riau AKBP Ino Harianto mengatakan, bahwa banyak terjadi pemerasan terhadap desa-desa yang ada di Kepulauan Meranti.

"Masalah masih adanya pemerasan-pemerasan terhadap kepala desa, pengelolaan dana desa," ujar Ino.

Dirinya mengatakan bahwa masih ada oknum-oknum yang melakukan pemerasan di desa-desa yang ada di Kepulauan Meranti.

"Pemerasan, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh oknum-oknum," ujar Ino.

Namun dirinya tidak mau menyebutkan siapa oknum-oknum dibalik pemerasan tersebut.

"Yang jelas ada oknum-oknum yang masih ngerecokin masalah desa, tentunya dengan ancaman-ancaman kepada kepala desa, dengan harapan menerima sesuatu dari kepala desa itu," ujar Ino.

Dirinya juga mengingatkan agar kepada semua pihak yang merasa diancam atau diperas agar berani untuk melaporkan.

"Kepada seluruh masyarakat yang menerima perlakuan seperti itu satu saja kuncinya kemauan untuk melaporkan." Tegas Ino.

Selain itu apresiasi juga disampaikan kepada Kepulauan Meranti karena menempati posisi kedua  ranking UPP kab/kota di seluruh Provinsi Riau yang melaksanakan giat Pokja.

Walaupun demikian ditekankan kepada Satgas Saber Pungli Kepulauan Meranti agar segera membuat posko, karena sejak tahun 2017 terbentuk tim saber pungli belum memiliki posko.

"Selama ini laporan langsung masuk kepada tim dan proses adminitrasi ada di bidang hukum," ujar Sekda Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis.

Dirinya mengatakan bahwa untuk ke depan posko ini akan segera dibuat agar masyarakat dimudahkan untuk melaporkan. "Ke depan kita pasti akan buat, selama ini kita memang fokus untuk kegiatan baik pertemuan dan penindakan terhadap kasus," ujar Sekda.