SAKIP Dinilai A, Pemerintah Bisa Dapat Bonus Rp7,5 Miliar

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir menyebutkan jika Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) Meranti itu mendapatkan nilai A, maka APBD dipastikan bisa bertambah.

Dikatakan Bupati, penyusunan SAKIP yang baik di tiap OPD, selain memberikan dampak yang besar pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraih nilai A juga akan diberikan bonus puluhan miliar.

"Jika nilai SAKIP kita A, maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp7,5 miliar dan ini berpotensi akan menambah jumlah APBD,” katanya, Jumat (13/9/2019).

Bonus itu jumlah yang besar sekali.

Kalau dibebankan ke masyarakat melalui pembayaran pajak, maka berapa banyak yang harus dibayar.

“Selain itu akan menjadi amal ibadah kalau kita bisa meraih itu karena bagian dari membantu masyarakat. Dana itu bisa membangun jalan dan fasilitas lainnya, yang bermuara meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri," tutur Irwan.

Baca: Saluran Komika Kritik Pemerintah, Stand Up Indo Pekanbaru Latih Anggota Tampil di Panggung

Baca: Kisah BJ Habibie Tepati Janji Jadi Saksi Pernikahan ART Walau Dalam Keadaan Sakit

Cara yang harus dilakukan dikatakan Bupati dengan pembenahan menyeluruh pada semua program yang dijalankan oleh OPD yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk meraih nilai SAKIP sempurna bukan perkara yang mudah, diperlukan penganggaran dan pelaksanaan program kerja yang efektif dan efisien berbasis manfaat dan sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Satu kata kunci yang diberikan Bupati Meranti dalam menyusun anggaran kegiatan di tiap OPD.

Yakni dengan mengedepankan daftar kebutuhan bukan berdasarkan keinginan dari OPD agar tidak terjadi pemubaziran dan pemborosan anggaran.

Lebih jauh dikatakan Bupati Irwan yang menjadi fokus penilaian SAKIP adalah seberapa besar pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah daerah mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyusun program kegiatan OPD seperti yang diamanatkan oleh Menpan-RB tersebut, setiap Pejabat di OPD harus memahami gambaran tugasnya masing-masing.

Dan bupati menegaskan pemahaman akan Job Description merupakan sebuah hal yang wajib bagi semua pejabat khususnya pejabat eselon II atau kepala dinas/badan.

"Saya minta pejabat eselon II dapat memahami job description yang dijalankan setiap hari, sehingga dapat menyusun SAKIP dengan baik. Juga tidak melihat SAKIP sebagai suatu hal yang sulit," ujar Bupati.