Anggaran Bawaslu Kuansing Sekitar Rp 12.2 M, PDI Perjuangan Usung Petahana di Pilkada Kuansing 2020

Anggaran Bawaslu Kuansing Sekitar Rp 12.2 M, PDI Perjuangan Usung Petahana di Pilkada Kuansing 2020

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Anggaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kuansing untuk Pilkada Serentak 2020 sekitar Rp 12.2 Miliar, PDI Perjuangan akan usung petahana di Pilkada Kuansing 2020.

Bawaslu Kuansing dan Pemkab Kuansing hingga kini belum melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun diperkirakan anggaran Bawaslu Kuansing untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 12.2 miliar.

Baca: SELEKSI CPNS 2019, Ini Jumlah Formasi CPNS yang Diajukan Pemprov Riau dan 8 Pemkab dan Pemko di Riau

Baca: KETUA DPRD Riau Gendong Ibunya, Pengakuan Indra Gunawan tentang Pesan Ibunya dalam Karir Politik

Baca: 1 JUTA Kendaraan di Riau Tertunggak Pajak, 80 Persennya Roda Dua, Bapenda Riau Hapuskan Denda Pajak

Baca: Ratusan Buruh KSBSI Riau Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Fahmi Idris Sebut BPJS Terancam Mati

Baca: TABRAK Polisi dan Melarikan Diri dengan Mobil, Tersangka Pengedar Narkoba di Riau Tertembak Polisi

Ketua Bawaslu Kuansing, Mardius Adi Saputra mengatakan setelah melalui pembahasan dengan TAPD Pemkab Kuansing disepakati anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 12,2 miliar. Diperkirakan anggaran ini tidak turun lagi.

"Sudah sepakat dengan TAPD. Anggaran kita Rp 12,2 miliar," kata Mardius Adi Saputra, Senin (7/10/2019).

Rencananya, hari ini Bawaslu dan Pemkab Kuansing akan menggelar penandatanganan NPHD. Namun belum bisa dipastikan apakah sore atau malam ini.

"Pak bupati masih di Muara Lembu," ujarnya.

Dikatakannya, angka Rp 12,2 miliar tersebut sudah diketahui sang bupati. Sehingga diperkirakan tidak akan turun lagi.

Bila dibandingkan dengan anggaran KPU Kuansing, anggaran Bawaslu ini juga mengalami penurunan dari sejak awal diajukan. Namun tidak terlalu drastis seperti KPU Kuansing.

Baca: Dilantik Jadi Pimpinan DPRD Riau, Zukri Misran Maju di Pilkada Pelalawan 2020, Mendaftar ke DPD PKS

Baca: Sempat Kabur Lewat Pintu Belakang Rumahnya, Buronan Polisi di Riau Ditanggap 300 Meter dari Rumahnya

Baca: Gajah Sumatera Bernama Dita Ditemukan Membusuk di SM Balai Raja Riau Penyebab Kematian Masih Misteri

Awalnya, Bawaslu mengajukan Rp 15 miliar. Setelah dibahas turun ke Rp 13 miliar. Dibahas lagi, turun ke angka Rp 12,8 miliar. Pembebasan terakhir, disepakati Rp 12,2 miliar.

Soal NPHD yang baru akan digelar, Mardius Adi Saputra mengatakan tidak masalah. Tidak ada batasan yang ditetapkan Bawaslu pusat soal NHPD ini.

"Ngak ada masalah sekarang kita NPHD. Di Jakarta juga sekarang," ujarnya.

NPHD ini menjadi ikatakan bagi Pemkab Kuansing untuk membiayai Bawaslu dalam Pilkada 2020 nanti. Anggaran ini juga akan dibahas di DPRD Kuansing nantinya dalam APBD 2020.

Pilkada Kuansing 2020 diperkirakan akan digelar September 2020. Sejauh ini sudah muncul beberapa kandidat yang akan maju diantaranya Halim dan Andi Putra.

Baca: Nama Erick Thohir dan Putri Hary Tanoe hingga CEO Bukalapak Achmad Zaky Masuk Calon Menteri Jokowi??

Baca: KRONOLOGI Penemuan Mayat dalam Mobil Toyota Vios di Riau, Korban Sempat Mabuk, Ini Identitasnya

Baca: Anggota DPD RI Asal Riau Maju di Pilkada Meranti 2020 Jika Partai GRATIS, Kader PAN Pikir-pikir

PDI Perjuangan akan Usung Petahana di Rohil, Inhu dan Kuansing

DPD PDI Perjuangan Riau sudah menuntaskan proses penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sudah diusulkan nama-namanya ke DPP untuk selanjutnya ikut proses di Pusat.

Tim penjaringan juga sudah membuat skema untuk pasangan yang ideal dengan PDI Perjuangan di daerah.

"Kami sudah tuntaskan di pleno dan dari 88 nama yang daftar ada 76 nama yang ikut wawancara dan melengkapi administrasi dan dan ada yang dipanggil untuk keseriusan tentunya ikut diajukan ke DPP,"ujar Ketua Tim Penjaringan PDI Perjuangan Riau Syafarudin Poti kepada tribunpekanbaru.com Senin (7/10).

Menurut Syafarudin Poti di DPP nantinya akan menjalani proses psikotest dan tes lainnya untuk memperkuat wawancara yang dilakukan ditingkat DPD PDI Perjuangan Riau.

"Proses selanjutnya ya ikut psikotest di DPP dan kami juga sudah buat skema untuk memudahkan DPP menetapkan hasil nantinya,"ujar Poti.

Sebelum sampai di DPP menurut Syafarudin Poti akan dilakukan survei di setiap kabupaten dan Kota nama-nama dari yang diusulkan.

Baca: SELEKSI CPNS 2019, Ini Jumlah Formasi CPNS yang Diajukan Pemprov Riau dan 8 Pemkab dan Pemko di Riau

Baca: KETUA DPRD Riau Gendong Ibunya, Pengakuan Indra Gunawan tentang Pesan Ibunya dalam Karir Politik

Baca: 1 JUTA Kendaraan di Riau Tertunggak Pajak, 80 Persennya Roda Dua, Bapenda Riau Hapuskan Denda Pajak

"Tentunya ada komitmen politik juga untuk koalisi, makanya akan kami dalami lagi komunikasi dengan calon menanyakan koalisi dengan siapa dan pasangan dengan siapa, baru dilakukan survei,"jelas Syafarudin Poti.

Nantinya lanjut Anggota DPRD Riau ini, setiap kabupaten dan Kota ada lima atau enam nama yang diajukan ke DPP, kalau bisa sudah ada gambaran partai koalisi dengan wakilnya.

Namun untuk beberapa Kabupaten PDI Perjuangan akan tetap mengusung bakal calon incumbent yang juga merupakan Kader PDI Perjuangan.

Untuk Rokan Hilir kemungkinan maju lagi incumbent yakni Suyatno dan Jamiluddin, namun demikian memang harus terjalin koalisi dengan partai lain, karena kursi PDI Perjuangan masih kurang.

Sementara lanjut Syafarudin untuk Kuansing juga sudah ada komunikasi antara Halim yang merupakan Ketua PDI Perjuangan Kuansing yang juga menjabat Wakil Bupati bersama kader PAN Komperensi, tentunya akan diikuti DPP juga komunikasi.

"Inhu juga sama ada Khairizal incumbent dan masih ditunggu juga komunikasi dengan partai lain. Orang-orang itu nanti dipanggil untuk diserahkan ke DPP ketika sudah tercapai komunikasi yang baik di daerah dengan partai lain," ujar Syafarudin Poti.

Anggaran Bawaslu Kuansing Sekitar Rp 12.2 M, PDI Perjuangan Usung Petahana di Pilkada Kuansing 2020. (Tribunpekanbaru.com/Palti Siahaan/Nasuha Nasution)