Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Ali Ngabalin Mencecar KPK soal Penysunan Kabinet Jokowi, 'Enggak usah baper, gede rasa, tak usah GR'

Ali Ngabalin mengtakan kepada KPK agar tidak terlalu mempersoalkan jika tidak dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Jokowi - Maruf Amin.

Kompas.com/ Fabian Januarius Kuwado
Ali Ngabalin Mencecar KPK dan Imbau Tidak Baper dan GR karena Tak Dilibatkan Presiden Susun Kabinet 

Ali Ngabalin Mencecar KPK soal Penysunan Kabinet Jokowi, 'Enggak usah baper, gede rasa, tak usah GR'

Ali Ngabalin mengtakan kepada KPK agar tidak terlalu mempersoalkan jika tidak dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Jokowi - Maruf Amin.

Ali Ngabalin juga menegaskan agar KPK tidak usah Baper, gede rasa dan tak usah GR.

TRIBUNPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam pemilihan menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Ali Ngabalin menegaskan bahwa pemilihan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Jokowi.

Sehingga Jokowi juga berhak menentukan apakah membutuhkan pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih menteri di kabinetnya.

 "Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," ujar Ali Ngabalin, Senin (14/10/2019).
"Itu kan urusan independen, hak prerogatif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," imbuhnya.

Ali Ngabalin mengaku tidak tahu persis apa yang membuat Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menunjuk menteri kabinetnya.

Diketahui Jokowi sempat melibatkan KPK untuk menunjuk menteri di kabinet kerja periode 2014-2019.

"Ya itulah kewenangan presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," ujar Ali Ngabalin.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap nama-nama menteri yang ditunjuk Jokowi merupakan sosok berintergritas.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," harap Laode M Syarif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin mempecepat kemajuan bangsa Indonesia. Satu di antara caranya yakni membuka kerja sama untuk orang asing, Rabu (18/9/2019).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin mempecepat kemajuan bangsa Indonesia. Satu di antara caranya yakni membuka kerja sama untuk orang asing, Rabu (18/9/2019). (Setkab.go.id)

Laode M Syarif menyebut pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden.

Sehingga pihak KPK tidak akan memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan menteri.

Laode M Syarif berharap Jokowi mampu memilih menteri yang cakap dan berintegritas.

"Kita berharap bahwa Beliau cukup paham untuk mengetahui nama calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," tuturnya.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved