Bandwidth Internet Kurang, Ternyata Karena Kebiasaan Pegawai Pemprov Nonton Youtube di Jam Kerja

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau punya kesibukan lain selain melayani masyarakat.

Hasil penelusuran Tribun di sejumlah ruangan di Kantor Gubernur Riau, Selasa (5/11/2019) menunjukkan masih ada pegawai yang berselancar di media sosial saat jam kerja.

Sejumlah pegawai berseragam ASN yang tampak asyik menonton video di situs Youtube melalui komputer kerja yang ada di mejanya masing-masing.

Ada yang menikmati lagu di kanal Youtube.

Bahkan ada pula yang menonton film dan penggalan video yang menampilkan acara ajang pencarian bakat di sebuah televisi swasta.

Para pegawai ini tampak begitu leluasa memainkan tetikus komputernya untuk berselancar di dunia maya.

• Sehari Bisa Lima Sesi, Pemkab Kuansing Riau Berencana Gunakan Aula SMA Pintar untuk Tes CPNS 2019

Meski banyak orang yang lalu lalang di sekitar meja itu, mereka terlihat tak peduli atau segan menggunakan fasilitas internet yang dibiayai oleh APBD.

Fenomena di kalangan pegawai ini tidak dibantah oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Yogi Getri.

Kondisi inilah yang disinyalir menjadi penyebab besar kebutuhan biaya internet di lingkungan Pemprov Riau.

• Apresiasi Organisasi Pemuri, Chevron Beri Bantuan Mesin Pencacah Rumput

Yogi mengungkapkan, Pemprov Riau menganggarkan pengelolaan bandwidth internet dan teknologi VPN sebesar Rp1,2 miliar.

Anggaran ini dibagi ke limapuluh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemprov Riau.

Yogi mengakui bandwidth internet yang ada belum bisa mencukupi kebutuhan internet Pemprov Riau.

Pasalnya, bandwidth internet yang digunakan secara berjamaah ini baginya masih terlalu kecil.

Kondisi ini diperparah dengan budaya pegawai yang terbiasa menggunakan internet untuk melihat video di Youtube.

"Kalau hanya digunakan untuk aplikasi yang disediakan Diskominfotik untuk Pemprov Riau sudah mencukupi. Tapi, kalau buat nonton film sebesar apapun bandwidth internet yang kita sediakan tidak akan pernah cukup," kata Yogi.

Merasa gerah dengan fenomena ini, pihaknya mengaku pernah menutup akses internet untuk membuka Youtube.

Namun, penutupan tersebut justru mendapat kritikan sejumlah pegawai Pemprov Riau.

Para pegawai ini pun berdalih pembatasan itu membuat mereka tidak bisa belajar dari video-video yang ada di Youtube.

Kondisi inilah yang membuat kebutuhan internet di lingkungan Pemprov Riau cukup besar.

Namun ke depan, agar penggunaan kebutuhan internet tidak boros, pihaknya akan mengatur kembali manajemen bandwidth internet.

Sehingga kebutuhan internet hanya digunakan untuk keperluan kantor dan untuk menunjang pekerjaan saja.

"Kita akan batasi penggunaan internet untuk kebutuhan pribadi. Nanti kalau ada ASN dan THL yang akan membuka Youtube dan ingin menonton film, sistem akan memblok dengan sendirinya. Tapi kalau untuk buka website yang ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan kantor itu bisa," katanya.

Karena itu, Diskominfotik Riau tahun depan berencana menambah alokasi untuk jaringan internet sebesar Rp4 miliar.

Dengan begitu diharapkan bisa menunjang semua tugas ASN dan THL di lingkungan pemerintah setempat.

"Makanya tahun depan kita tambah sedikit agar tak lelet-lelet kali. Tahun depan mungkin ada Rp4 miliar kita anggarkan. Mudah-mudahan itu cukup," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)