Ahok Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli: Ahok Ini Orang Bermasalah Yang Hanya Akan Menimbulkan Kontroversi

Namun, Fadjroel Rachman mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN.

Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick Thohir, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok, suami Puput Nastiti Devi.

Tanggapan Sandiaga Sahabat Abies

Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir memberikan sinyal menempatkaan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

Rencananya pada awal Desember 2019 nanti, kepastian posisi Ahok di BUMN akan diumumkan.

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengatakan Ahok dipilih jadi bos salah satu perusahaan BUMN karena latar belakang pendidikan.

Sandiaga menilai Erick Thohir sudah berpikir matang saat menunjuk Ahok karena Ahok sarjana pertambangan.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," ucap Sandi kepada wartawan seusai mengisi acara di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Bantul, Kamis (14/11/2019).

Ia juga meminta masyarakat agar tidak cepat berspekulasi atas pemilihan Ahok dan menunggu penjelasan Erick Thohir ke publik terkait keputusannya tersebut.

"Dan setelah terpilih, kita sudah wajib (mendukung) karena BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45," ucap Sandi.