Ahok Jadi Petinggi BUMN, Menko Polhukam Mahfud MD: Seorang Napi Boleh Menjabat Kalau Dipilih

Kemudian, Arya juga sempat memberikan kisi-kisi mengenai penempatan Ahok.

"Yang kita lihat memang butuh perhatian besar dan mempengaruhi kondisi banyak orang," ungkapnya melansir KompasTV.

Dirinya hanya menegaskan, pertemuan dengan Ahok adalah untuk meminta kesediaan Ahok terlebih dahulu.

Di satu sisi, dalam pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, Ahok menyebut dirinya banyak berbincang mengenai BUMN, mulai dari PT Perkebunan Nusantara hingga Sarinah.

Ahok diketahui siap jika dirinya diminta untuk memimpin salah satu BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," ujar Ahok, bersumber dari Kompas.com dalam Kompas TV.

Perusahaan yang akan diurus Ahok disebutkan akan berhubungan dengan kepentingan banyak orang dan terkait dengan energi.

Sementera itu, hingga kini Erick Tohir belum menyebutkan perusahaan mana yang akan diurus Ahok.

Kemarin Menteri BUMN telah menyerahkan 3 nama calon direktur utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) kepada Presiden Jokowi.

Namun, Erick tidak mau menjelaskan latar belakang 3 nama calon petinggi BUMN tersebut.

Erick menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, mengenai penunjukkan satu direktur utama PT Inalum sebagai ketua tim penilai akhir.

Erick memberi keterangan, keputusan hasilnya akan berlangsung selama tiga hari.

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan, nama Basuki Tjahaja Purnama belum dibahas oleh tim penilai akhir.

Tetapi, Ma'ruf Amin membenarkan rencana perombakan direksi 7 (tujuh) BUMN akan dilaksanakan sebelum akhir tahun. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Tanggapi soal Ahok yang Direncanakan jadi Bos BUMN: Mantan Napi Boleh Jabat Pejabat Publik.

(*)