DERETAN Pro & Kontra Pencalonan Ahok Jadi Bos BUMN: Status Mantan Napi hingga Potensi Sumber Masalah

Menurut mereka, Ahok merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama, sehingga tak boleh menempati posisi tersebut.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa BUMN itu bukan badan hukum publik, melainkan badan hukum perdata.

"Badan hukum perdata itu tunduk pada undang-undang PT (Perseroan Terbatas), tunduk ke situ.

Bukan undang-undang ASN," kata Mahfud, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).

"Jika Ahok ditunjuk sebagai pejabat publik, itu baru tidak boleh," sambungnya.

Sarjana Pertambangan

Mantan Wakil Gubernar DKI Jakarta Sandiaga Uno ikut menanggapi penunjukan Ahok itu.

Menurutnya, Ahok dipilih jadi petinggi salah satu perusahaan BUMN karena latar belakang pendidikannya sebagai sarjana pertambangan.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," kata Sandi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (14/11/2019).

Jika sudah benar-benar terpilih, Sandi mengajak masyarakat agar mendukung Ahok karena BUMN milik rakyat, bangsa, dan negara.

Punya Pengalaman Memimpin

Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai bahwa Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN karena memiliki pengalaman dalam memimpin.

Menurutnya, Ahok sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Ia pekerja keras dan lurus orangnya.

Selama ditahan, dia banyak belajarlah, terutama dalam menjaga lidah ya," kata Buya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).