DERETAN Pro & Kontra Pencalonan Ahok Jadi Bos BUMN: Status Mantan Napi hingga Potensi Sumber Masalah

DERETAN Pro & Kontra Pencalonan Ahok Jadi Bos BUMN: Status Mantan Napi hingga Potensi Sumber Masalah

TRIBUNPEKANBARU.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan ahok kembali ramai diperbincangkan.

Pasalnya, ia digadang-gadang akan menempati posisi petinggi di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Hal itu didasari atas pertemuan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019) yang membicarakan soal perusahaan BUMN.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membenarkan bahwa Ahok akan menjadi salah satu pimpinan di BUMN.

Namun, kejelasan posisi Ahok di BUMN baru akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Penunjukan Ahok sebagai petinggi di BUMN pun banyak ditanggapi oleh sejumlah tokoh.

• DOWNLOAD Lagu Religi Islami Nissa Sabyan di Sini: Ada 24 Single MP3 Sabyan (VIDEO)

• Diskon Hari Ini, Promo Hypermart - Ada Diskon hingga 50 Persen Sampai Senin (18/11), Ada Diskon OVO

• Idap Bipolar & Kerap Dianggap Aneh, Marshanda Ungkap Kondisi Bipolarnya adalah Anugerah

Berikut tanggapan mereka:

Kinerjanya Baik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap jejak kinerja Ahok yang cukup baik menjadi salah satu pertimbangan untuk menjadi petinggi BUMN.

"Artinya kalau memang dia mampu sebagai komisaris utama di presiden dia proper juga. Kinerja selama lima tahun pimpin Jakarta keliatannya baik bangunan di mana-mana," kata Prasetio, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Menurutnya, masa lalu Ahok sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama tak perlu dibesar-besarkan.

Sebab, Ahok sudah mempertanggungjawabkan tuduhan kepadanya melalui hukuman kurungan penjara.

• Marshanda Beberkan Kelakuan Barbie Kumalasari saat Sinetron, Ungkap Nama Akrab Istri Galih Ginanjar!

• Lagu Make It Right BTS Feat Lauv Berikut dengan lirik Lagu dan Video Klip Download Make It Right

BUMN Bukan Badan Hukum Publik

Meski banyak mendapat dukungan, tak sedikit juga publik yang menanggapi secara negatif penunjukan Ahok sebagai bos BUMN.

Menurut mereka, Ahok merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama, sehingga tak boleh menempati posisi tersebut.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa BUMN itu bukan badan hukum publik, melainkan badan hukum perdata.

"Badan hukum perdata itu tunduk pada undang-undang PT (Perseroan Terbatas), tunduk ke situ.

Bukan undang-undang ASN," kata Mahfud, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).

"Jika Ahok ditunjuk sebagai pejabat publik, itu baru tidak boleh," sambungnya.

Sarjana Pertambangan

Mantan Wakil Gubernar DKI Jakarta Sandiaga Uno ikut menanggapi penunjukan Ahok itu.

Menurutnya, Ahok dipilih jadi petinggi salah satu perusahaan BUMN karena latar belakang pendidikannya sebagai sarjana pertambangan.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," kata Sandi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (14/11/2019).

Jika sudah benar-benar terpilih, Sandi mengajak masyarakat agar mendukung Ahok karena BUMN milik rakyat, bangsa, dan negara.

Punya Pengalaman Memimpin

Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai bahwa Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN karena memiliki pengalaman dalam memimpin.

Menurutnya, Ahok sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Ia pekerja keras dan lurus orangnya.

Selama ditahan, dia banyak belajarlah, terutama dalam menjaga lidah ya," kata Buya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu juga tak memikirkan komentar sejumlah publik yang meragukan kemampuan Ahok.

"Biarkan saja, enggak usah dengar. Pokok (Ahok) tunjukkan prestasi, kerja dengan baik.

Saya rasa dia bisa memimpin, jadi gubernur bisa, apalagi membawa BUMN," pungkasnya.

Menambah Masalah

Komentar berbeda diungkapkan oleh Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Rizal mengatakan, penunjukan Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN hanya akan menambah masalah baru.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak.

Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).

Rizal juga menyoroti track record Ahok yang dianggapnya tidak mulus, di antaranya adalah kasus pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia menyarankan agar petinggi perusahaan BUMN ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

(Kompas.com/Ahmad Naufal Dzulfaroh)