Ahok Ditunjuk Jadi Komisaris Utama di Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir: Ahok Harus Mundur

Semua nama yang ditunjuk sebagai direktur dan komisaris utama BUMN telah diberi tahu syarat-syaratnya.

TRIBUNPEKANBARU.COM - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari keanggotaan PDI-P saat resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Pasti (harus mundur). Semua komisaris di BUMN apalagi direksi itu harus mundur dari partai," ujar Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Saat ditanya apakah Ahok telah mengetahui dia harus mundur dari keanggotaan di PDI-P, Erick menjawab bahwa Ahok telah mengetahui hal tersebut. 

Erick mengatakan, semua nama yang ditunjuk sebagai direktur dan komisaris utama BUMN telah diberi tahu syarat-syaratnya, termasuk harus melepas keanggotaan mereka di partai.

"Iya dong, semua nama yang diajak bicara pasti kita kasih tau dari awal. Kenapa? Tentu independensi BUMN sangat dipentinggkan," ucap Erick.

Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

Ahok ditolak serikat pekerja Pertamina

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan menanggapi penolakan serikat pekerja Pertamina atas rencana penunjukan Basuki Purnama alias Ahok sebagai pimpinan salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

Fadjroel meminta penolakan tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir selaku orang yang memilih Ahok.

"Tanya ke Pak Erick Thohir karena lingkup tugas beliau," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Fadjroel mengatakan, saat ini proses penjaringan untuk sejumlah pimpinan BUMN masih dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Presiden Joko Widodo baru akan terlibat langsung dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA).

Saat ditanya apakah Presiden akan mempertimbangkan penolakan dari serikat pekerja dalam mengambil keputusan, Fadjroel juga enggan menjawab.

Ia hanya menegaskan bahwa Presiden Jokowi menampung masukan semua pihak yang disampaikan dalam sidang TPA.

"Di dalam TPA ada Presiden, Wakil Ketua Pak Ma'ruf Amin, kemudian Mensesneg, Pak Seskab, menteri terkait, dan badan kepegawaian. Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait," ujar dia.

Presiden Jokowi sebelumnya membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

(*)