ASN Jalani Test Urine di Riau, ASN Tidak Test Urine Terancam, Tidak Naik Pangkat dan Tidak Naik Gaji

ASN jalani test urinee di Riau sebagai langkah pemerintah dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika oleh ASN karena adanya beberapa kasus Narkoba di Riau yang sempat menyeret ASN.

Tim gabungan melaksanakan test urinee kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Riau pada Selasa (3/12/2019) di lantai ll kantor bupati.

Tim gabungan yang terlibat yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai leading sektor dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Personil gabungan dibagi menjadi lima tim yang akan memeriks urinee Aparatur Sipil Negara (ASN) di 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelalawan.

"Hari ini targetnya semua ASN harus test urinee, kita bentuk lima tim. Ada 1.559 ASN dari 30 OPD yang akan diperiksa," kata Kepala Badan Kesbangpol Pelalawan, Abdul Karim, kepada Tribunpekanbaru.com Selasa (3/12/2019).

Abdul Karim merincikan, tim pertama bertugas memeriksa urinee ASN di Sekretariat Daerah, BKP2D, Dinaskominfo, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, BPKAD.

Ada 357 ASN yang urineenya ditampung untuk diperiksa kandungan narkotikanya.

Tim ini dikoordinatori oleh Indra Wahyudi dari BNN dan dibantu personil gabungan lainnya.

Tim kedua bertugas memeriksa urinee di DKPTPH, Badan Kesbangpol, DPMD, Balitbang, Disbunak, Diskanla, DP3AP2KB, dan DPMPTSP.

Sebanyak 265 pegawai yang akan disasar dan dicek urineenya.

Tim ini dikoordinatori oleh Raden Haryadi dari BNN dibantu para personil lainnya.

Tim ketiga mengecek urinee ASN di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dina Kearsipan dan Perpustakan, Dinas Tenaga Kerja, Diskop dan UKM, BPBD, Disparbudpora, dan Disdukcapil.

Sebanyak 272 ASN yang harus diperiksa urineenya dari seluruh OPD tersebut.

Tim dikoordinatori Maraden Sijabat dari BNN didampingi para personil gabungan.

Selanjutnya tim keempat menyambangi Satpol PP dan Damkar, Dina Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Bappeda.