PEGAWAI Pemprov Riau Dipaksa Kencing di Kantor, 25 Pejabat Terancam NonJob, Pansel Evaluasi Eselon

PEGAWAI Pemprov Riau Dipaksa Kencing di Kantor, 25 Pejabat Terancam NonJob, Pansel Evaluasi Eselon

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum atau PU dan Dinas Perumahan Permukiman atau Perkim dipaksa kencing di kantor, karena mereka harus menjalani tes urine.

Sementara itu sebanyak 25 pejabat di Pemprov Riau terancam nonjob karena saat ini panitia seleksi atau Pansel sedang melakukan evaluasi pejabat eselon I dan II di jajaran Pemprov Riau, nama-nama mereka terlampir di akhir berita.

Ribuan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Riau mendadak dikumpulkan di ruang aula kantor tesebut di Jalan Seokarno-Hatta pada Senin (16/12/2019).

Mereka pun kaget, sebab tidak ada jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di ruang aula tersebut.

Pegawai Dinas PU dan Dinas Perkim tidak menyangka mereka dikumpulkan di ruang aula ternyata untuk diperiksa urinenya.

Tes urine yang dilakukan BNN Riau di Kantor Dinas PU dan Perkim Jalan SM Amin ini diikuti oleh ribuan pegawai.

Jumlahnya mencapai 1084 pegawai.

Petugas dari BNN Provinsi Riau pun memeriksa satu persatu urine yang dimasukkan ke dalam wadah untuk dicek apakah ada yang positif narkoba atau tidak.

Pantuan Tribunpekanbaru.com, tes urine di Kantor Dinas PU dan Perkim ini disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Riau dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau.

Di antaranya kepala Dinas PU Dadang Eko Purwanto, Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yuliani Nazir, Kepala BKD Ikhwan Ridwan dan Kepala Kesbangpol Khairul Rizky.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau, Brigjen Untung Subagyo mengungkapkan, sebanyak 89 petugas untuk melekaukan tes urine pegawai yang berada di lingkungan Kantor Dinas PU dan Perkim.

Untung mengatakan, tes urine ini dilakukan sebagai bentuk deteksi dini terhadap para pegawai di lingkungan Pemprov Riau terhadap penyalahgunaan narkoba.

"Tes urine sebagai bentuk deteksi dini, jangan sampai para ASN yang ada di Pemprov Riau ini terkontaminasi narkoba. Makanya hari ini kita lakukan tes urine secara dadakan," katanya, Senin (16/12/2019).

Untung mengungkapkan, tes urine di Kantor Dinas PU dan Perkim Riau ini dibagi menjadi dua gelombang. Untuk gelombang pertama sebanyak 1.084 orang sedangkan untuk gelombang kedua sebanka 700 orang.

Tes urine dilingkungan pegawai pemerintahan ini dilakukan karena besarnya peluang oknum ASN yang terkontaminasi narkoba. Sehingga harus dilakukan tes urine untuk mengetahuinya.

"Banyak sekali peluang oknum BNN, Polri dan ASN yang terkontaminasi," katanya.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution yang langsung hadir dan menyaksikan tes urine di kantor Dinas PU dan Perkim tersebut.

Ia mengungkapkan, tes urine ini dilaksanakan menyikapi maraknya peredaran narkoba di Riau dirinya mengaku perlu untuk mengecek pegawai di lingkungan Pemprov Riau apakah ada yang mengkomsi narkoba atau tidak.

Sebab dari hasil peninjauan ke sejumlah Lapas di Riau kasus narkoba paling banyak mendominasi.

"Ini Program yang saya dingin lakukan kepada para ASN Kita, Jauh sebelum ini saya sudah ingatkan, bahwa suatu saat kami bersama BNN akan melakukan tes urine untuk pegawai kita," kata Edy di lokasi tes urine, Senin (16/12/2019).

"Saya sudah cek 3 Lapas, Rohil, Bengkalis dan Meranti, itu rata-rata 80 an persen itu kasus Narkoba. Artinya semua lini sudah terkena narkoba, makanya untuk memastikan pegawai kita clear dari narkoba, kita lakukan lan tes uine," imbuhnya.

Mantan Danrem 031 Wirabima ini mengatakan, tes urine ini sebenarnya tidak mendadak dilakukan. Sebab diberbagai kesempatan, dirinya selalu mengingatkan pegawai agar tidak coba-coba mengkonsumsi narkoba.

"Jauh hari sudah saya ingatkan, jadi bukan mendadak, beberapa kali kesempatan selalu saya sampaikan, bahwa suatu saat kami akan lakukan tes urine," ucapnya.

Edy mengungkapkan, jika nantinya hasil tes urine ini ada pegawai yang positif narkoba, bisa diberikan sanksi hingga pemecatan.

"Saya berharap tidak ada yang terkena, tapi kalau kita ingatkan ternyata tidak juga, berarti kesadarannya tidak ada, kita akan laporkan ke Pak Gubernur, bisa saja kita lakukan pemecatan. Karena di Dispora kita sudah pecat tujuh orang karena kasus narkoba," sebutnya.

Edy menegaskan, tes urine tidak akan berhenti hanya di lingkungan dinas PU dan Perkim saja.

Ia akan melakukan hal serupa di dinas lain untuk memastikan pegawai di lingkungan Pemprov Riau tidak ada yang menyalahkangunakan narkoba.

"Jangan coba-coba, karena suatu saat saya akan masuk ke dinas lain,"tegasnya.

Seperti diketahui, ribuan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan Permukiman (Perkim) Provinsi Riau mendadak dikumpulkan di ruang Aula, Senin (16/12/2019).

Mereka pun kaget, sebab tidak ada jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di ruang Aula tersebut.

Pegawai Dinas PU dan Perkim tidak menyangka mereka dikumpulkan di ruang aula ternyata untuk diperiksa urinenya.

Tes urine yang dilakukan BNN Riau di Kantor Dinas PU dan Perkim Jalan SM Amin ini diikuti oleh ribuan pegawai. Jumlahnya mencapai 1084 pegawai.

Petugas dari BNN Provinsi Riau pun memeriksa satu persatu urine yang dimasukkan ke dalam wadah untuk dicek apakah ada yang positif narkoba atau tidak.

Pantuan Tribun, tes urine di Kantor Dinas PU dan Perkim ini disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Riau dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau.

Di antaranya kepala Dinas PU Dadang Eko Purwanto, Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yuliani Nazir, Kepala BKD Ikhwan Ridwan dan Kepala Kesbangpol Khairul Rizky.

Siap-Siap Dinonjobkan, 25 Pejabat Pemprov Riau Dievaluasi

Sebanyak 25 pejabat dilingkungan Pemprov Riau menjalani evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pansel, Senin (16/12/2019).

Mereka yang menjalani evaluasi ini adalah pejabat eselon II yang menjabat kepala dinas, kepala badan dan kepala biro dilingkungan Pemprov Riau.

Evaluasi dilakukan di Kantor UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau, Jalan Amal Hamzah Pekanbaru.

Saat tiba di kantor ini, sejumlah kepala dinas dan kepala badan serta kepala biro langsung masuk ke dalam ruang pskikometri UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau.

Sebanyak 25 pejabat ini pun mengikuti sejumlah tahapan evaluasi yang dilakukan oleh tim Pansel.

Seperti diketahui tim Pansel evaluasi pejabat eselon II ini diketuai oleh Prof Ashaluddin Jalil mantan Rektor Unri.

Sedangkan anggota tim Pansel diantaranya adalah, Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya, kemudian Mantan Biroktat Riau, M Yafiz serta Dosen UIR Azharuddin.

"Pimpinan (Gubernur Riau) menginginkan ada rotasi pejabat dilingkungan Pemprov Riau. Untuk rotasi tahap awal ini kita lakukan dalam bentuk job fit terhadap 25 pejabat ini," kata Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya, Senin (16/12/2019).

Yan menegaskan, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Pansel ini, akan diketahui apakah pejabat yang bersangkutan masih layak menduduki jabatan eselon II lagi atau tidak.

Hasil evaluasi ini nantinya akan ada pejabat yang digeser ke dinas atau badan lain, ada yang diturunkan eselonnya atau dinonjobkan.

"Tergantung nanti hasil penilaian Pansel yang bersangkutan cocoknya dimana. Kalau hasilnya menurut Pansel tetap dijabatan yang sekarang ya tetap, kita sampaikan rekomendasinya ke Pak Gubernur," ujarnya.

Yan mengungkapkan, tahapan evaluasi akan berlangsung hingga Jumat (20/12/2019) mendatang.

Pejabat yang dievaluasi ini nantinya akan menjalani sejumlah tahapan.

Mulai dari pembuatan makalah hingga persentasi dan wawancara.

"Sesuai jadwal tahapan evaluasi itu selesai hari Jumat besok," katanya.

Berikut nama-nama pejabat yang bakal mengikuti evaluasi tersebut:

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan: Joni Irwan
2. Kepala Inspektorat: Evandes Fajri
3. Sekretaris DPRD Riau: Kaharuddin
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Syarifuddin
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan: Ferri Hc
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Dadang Eko Purwanto
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Ervin Rizaldi
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik: Yogi Getri
9. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Yuliwiriati Moesa
10. Kepala Dinas Perindustrian: Asrizal
11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan: Muhamad Amin
12. Kepala Dinas Pendidikan: Rudianto
13. Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB: Andra Sjafril
14. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga: Doni Afrialdi
15. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Eva Refita
16. Kepala Badan Pendapatan Daerah: Indra Putrayana
17. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan: Arbaini
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik: Chairul Riski
19. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah: Syahrial Abdi
20. Kepala RSUD Arifin Achmad: Nuzelly Husnedi
21. Kepala Biro Organisasi dan Tatataksana: Jonli
22. Kepala Biro Umum: Aryadi
23. Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerja sama: M Firdaus
24. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat: Masrul Kasmy
25 Kepala Biro Administrasi Pembangunan: Indra.

Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono - PEGAWAI Pemprov Riau Dipaksa Kencing di Kantor, 25 Pejabat Terancam NonJob, Pansel Evaluasi Eselon

PEGAWAI Pemprov Riau Dipaksa Kencing di Kantor, 25 Pejabat Terancam NonJob, Pansel Evaluasi Eselon

PEGAWAI Pemprov Riau Dipaksa Kencing di Kantor, 25 Pejabat Terancam NonJob, Pansel Evaluasi Eselon