Soal Laut Natuna, Dubes China untuk Indonesia: Teman Baik Kadang Punya Perspektif yang Berbeda

Soal Laut Natuna, Dubes China untuk Indonesia: Teman Baik Kadang Punya Perspektif yang Berbeda

TRIBUNPEKANBARU.COM - Konflik Indonesia dengan China perihal laut Natuna belum juga usai, kini Duta Besar China untuk Indonesia punya pendapat tersendiri.

Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, memastikan masalah di Natuna tidak pengaruhi investasi pihaknya ke Indonesia.

Menurut dia, permasalahan di Natuna bisa diselesaikan.

"Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area, tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda. Kami bisa menyelesaikan masalah ini. Kami memiliki komunikasi yang baik dan saya pikir masalah kami akan terselesaikan dengan baik," ucapnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Rabu (8/1/2020).

Dia mengatakan, pertikaian soal Natuna tidak akan memberi pengaruh kepada hubungan ekonomi kedua negara termasuk investasi China di Indonesia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kalau pertikaian di Natuna juga tidak memberi pengaruh terhadap ekonomi Indonesia.

"Enggak ada. Kayak kakak beradik kan suka juga gesekan," ucap dia di kesempatan yang sama.

Seperti diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dubes China Buka Suara soal Kisruh Natuna

Presiden Jokowi Tegaskan Natuna Wilayah NKRI

Presiden Jokowi memastikan hak Republik Indonesia di perairan Natuna tidak boleh diganggu gugat.

Hal itu ditegaskannya saat berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Selak Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau.

Jokowi juga meninjau dua kapal (Kapal Republik Indonesia) KRI di sana.

KRI itu yakni Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

Orang nomor satu di Indonesia itu memastikan penegakan hukum atas hak kedaulatan Indonesia.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif (ZEE)," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2020).

"Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden usai meninjau kedua kapal tersebut," tambah Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu belakangan ini terdapat kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kapal-kapal laut asing itu tidak memasuki laut teritorial Indonesia.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, zona tersebut bebas dilintasi oleh kapal internasional

"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Itu lewat semua kapal bisa," kata Jokowi.

Jokowi menerangkan, di zona itu, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya.

Indonesia, berdasar penuturan Jokowi, berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

Aabila terdapat kapal laut asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Sebelumnya diberitakan, dalam kunjungan Jokowi ke Natuna tersebut, ia menegaskan jika kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar lagi.

Jokowi juga menyebut Natuna merupakan teritorial Indonesia.

"Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (8/1/2020).

"Penduduk kita di sini ada 81 ribu. Tidak ada yang diperdebatkan lagi.

De facto, de Jure, Natuna adalah Indonesia," tegas Jokowi.

Di Natuna, selain meninjau jajar kapal, rencananya Jokowi juga bertemu dengan ratusan nelayan.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, setelah itu, rangkaian kegiatan lain menunggu Jokowi.

Ia akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. (*)