Kasus Positif Covid-19 di Riau Bertambah Satu, Total Sudah 3 Kasus Positif, Indonesia 1.414 Orang

TRIBUNPEKANBARU.COM - Jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi Riau kembali bertambah satu kasus, per hari ini, Senin (30/3/2020).

Hal ini diungkapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam laporan hariannya, Senin sore.

"Penambahan konfirmasi kasus positif sebanyak 129 orang, sehingga total kasus menjadi 1.414 orang," ungkap Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Virus Corona atau Covid 19, Achmad Yurianto dalam jumpa persnya secara live streaming di akun Youtube BNPB.

"Penularan masih terjadi, kasus positif masih bertambah," ujarnya.

Selain kasus positif, juga diungkap kasus kematian akibat Virus Corona sebanyak 122 orang, sementara jumlah yang sembuh sebanyak 75 orang.

"Jaga jarak jangan berdekatan, hindari tempat berkumpul yang padat," imbaunya.

Terkait adanya penambahan satu kasus positif di Riau belum ada konfirmasi resmi dari Pemerintah Provinsi Riau, apakah data itu benar atau ada koreksi.

Gubri Instruksikan Kepala Daerah Pastikan Ketersediaan Pangan

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menginstruksikan kepada seluruh bupati dan walikota di Provinsi Riau untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok.

Kebutuhan barang pokok itu harus segera dipastikan untuk mencukupi masyarakatnya di wilayahnya masing-masing.

Antisipasi ini dilakukan jika sewaktu-waktu Riau melakukan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Jika nanti karantina wilayah dilakukan maka bupati dan walikota harus melakukan antisipasi. Terutama terkait ketersediaan bahan pangan, itu disetiap daerah harus tersedia," kata Syamsuar usai menggelar video conference dengan Bupati dan Walikota se Provinsi Riau di Gedung Daerah, Senin (30/3/2020).

Pihaknya sejauh ini masih menunggu arahan dan pemerintah pusat terkait pemberlakukan karantina wilayah. Meskipun sejauh ini Pemprov Riau belum berencana untuk memberlakukan karantina wilayah tersebut.

"Karantina wilayah belum bisa kita lakukan, itu tetap dari pemerintah pusat, karena ini kan menyangkut undang-undang. Jadi kita tunggu perkembangannya," ujarnya.

Sementara saat disinggung sejumlah kepala daerah di Indonesia yang sudah duluan melakukan kartina wilayah, Gubri menegaskan jika kebijakan tersebut bukan lah karantina wilayah.