PSBB Pekanbaru, Warga Terdampak Corona yang akan Dapat Bantuan Sudah Didata, Ini Jumlah Bantuannya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru akan mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun teknis pelaksanaan di tingkat RT dan RW belum ditetapkan.

Pendataan warga penerima bantuan dampak Covid-19 sudah dilakukan.

Seperti yang dilakukan Ketua RW 04 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi, Muhammad Nur B, saat ini sudah mendata penerima bantuan di wilayahnya dan sudah mengusulkan 87 Kepala Keluarga.

"Mereka ini di luar penerima PKH, yang masuk dalam kategori miskin rawan miskin dan dampak covid 19, sudah diusulkan,"ujar Muhammad Nur.

Menurut informasinya Wako Pekanbaru akan memberikan uang Rp 300 ribu per KK, kemudian menerima sembako juga sebelum Ramadhan.

"Cuma yang dikhawatirkan bagaimana cara atau sistem pemberian bantuan itu, agar tidak salah sasaran dan tidak rusuh. Maklumlah kalau jatah gratis pasti ribut. RT dan RW pasti jadi sasaran amukan," ujar Muhammad Nur yang memiliki jumlah warga 165 KK tersebut.

Apalagi nantinya sampai ada warga tak kebagian, maka akan menimbulkan polemik.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melihat data validasi yang diberikan pemko ke RT RW, masih ada nama yang sudah mati belasan tahun lalu, masih terdaftar di PKH.

Bahkan ada yang sudah mampu alias kaya.

"Pola penyerahannya juga harus jelas, jangan sampai menimbulkan kerumunan lagi ditengah PSBB, juga jangan sampai transfer ke rekening, akan menyusahkan masyarakat juga, ini yang belum jelas,"ujarnya.

Untuk secara global baru diberitahu ke tingkat RT dan RW soal pembatasan ini, nun untuk tekhnis pelaksanaan belum disampaikan sehingga pihaknya masih menunggu.

"Panduannya belum disosialisasikan walikota, kami masih menunggu arahan berikutnya dari pemerintah," jelas Nur.

Selain bantuan dari Pemko Rp300 ribu, warga juga akan menerima bantuan dari Pemprov Riau Rp300 ribu dan ditambah bantuan sembako.

Sementara itu ketua RT 02 RW 04 Kelurahan sukamaju Kecamatan Sail, Prima Ermad juga mengaku sampai saat ini tekhnis pelaksanaan PSBB ditingkat RT masih menunggu arahan.

"Kalau mengusulkan nama untuk penerima bantuan sudah diajukan, dari RT saya itu ada 5 orang diusulkan, baru sampai di sana," jelas Prima.

Segala persiapan telah dilakukan Pemko Pekanbaru untuk terapkan PSBB

Pemerintah Kota Pekanbaru akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 semakin luas.

Usulan penerapan PSBB di Pekanbaru mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto.

Keputusan tersebut telah ditetapkan Menkes tanggal 12 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/250/2020.

PSBB di Pekanbaru tersebut ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis.

“Beberapa waktu lalu Walikota Pekanbaru mengusulkan PSBB, dan setelah dilakukan kajian oleh tim teknis, maka PSBB di Pekanbaru bisa dilaksanakan,” kata dr. Terawan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (13/4/2020) berdasarkan rilis yang dikutip dari http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/.

Selanjutnya Pemerintah Pekanbaru wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Sebelumnya, segala persiapan telah dilakukan Pemko Pekanbaru.

Sabtu (11/4/2020), Walikota Pekanbaru Firdaus mengadakan rapat bersama Gubernur Riau Syamsuar untuk membahas lebih matang penerapan PSBB.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan, pengajuan PSBB untuk melegalkan kegiatan rencana aksi yang telah dijalankan dalam tiga pekan terakhir.

Menurutnya, penerapan social distancing sejak awal di masyarakat masih rendah. Sementara penyebaran Covid-19 semakin hari makin tinggi.

"Kita melihat pemahaman masyarakat masih rendah dan angka Covid-19 semakin tinggi. Jadi, apa yang kita lakukan bisa diperketat dan diberikan sanksi hukum dalam perwako (peraturan walikota). Saya menyampaikan apa yang disampaikan Kapolda Riau, bagi yang melanggar akan dimasukkan kurungan tiga bulan, itulah sanksi yang diberikan," kata Firdaus dalam video konferensi pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.

Berlangsung 14 sampai 20 Hari

Walikota Pekanbaru, Firdaus menyebut bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru bakal berlangsung selama 14 hari hingga 20 hari mendatang.

Petunjuk teknis PSBB nantinya tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru.

PSBB jadi poin untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

"Ada rencana pelaksanaan PSBB selama 14 hari hingga 20 hari. Sesuai dengan masa inkubasi terpanjang," ulasnya, Senin (13/4/2020).

Menurutnya, pemerintah kota sedang menggesa perwako terkait PSBB.

Apalagi Kota Pekanbaru sudah mendapat izin dari Kementrian Kesehatan RI untuk pemberlakuan PSBB.

Pemerintah kota sebenarnya sudah memberlakukan sejumlah poin dalam PSBB.

Peserta didik mulai belajar di rumah, bekerja dari rumah dan ibadah di rumah.

Aktivitas yang mengumpulkan orang banyak juga diitiadakan.

"Jadi sebagian besar poin PSBB sudah kita terapkan, kini tinggal melanjutkannya," ulasnya.

Adanya izin dari Menteri Kesehatan RI pun menjadi kekuatan dalam melakukan rencana aksi pencegahan covid-19.

Ia mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan PSBB.

"Kami mengajak masyararakat untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran covid-19," imbauanya.

Sebelumnya diberitakan, usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Walikota Pekanbaru, Riau telah disetujui Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto.

Keputusan tersebut telah ditetapkan Menkes tanggal 12 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/250/2020.

Melalui keputusan tersebut PSBB berlaku diterapkan di wilayah Kota Pekanbaru.

“Beberapa waktu lalu Walikota Pekanbaru mengusulkan PSBB, dan setelah dilakukan kajian oleh tim teknis, maka PSBB di Pekanbaru bisa dilaksanakan,” kata dr. Terawan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (13/4/2020) seperti rilis yang dikutip dari website http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/.

PSBB di Pekanbaru tersebut ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis.

Kasus Covid-19 di Pekanbaru telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan.

Oleh sebab itu PSBB sudah harus ditetapkan di sana dalam rangka percepatan penangann Covid-19.

Selanjutnya Pemerintah Pekanbaru wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. 

Update Kasus Covid 19 di Pekanbaru

 Hingga Minggu (12/4/2020) jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal di Kota Pekanbaru menjadi enam orang.

"Ada enam orang PDP yang meninggal. Bertambah satu orang dari kemarin," terang Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbari, Zaini Rizaldy kepada TribunPekanbaru, Minggu (12/4/2020).

Menurutnya, jumlah PDP di Kota Pekanbaru mencapai 96 orang. 45 di antaranya masih jalani perawatan medis.

"Ada 45 orang lagi sudah sehat," ulasnya.

Saat ini jumlah pasien positif covid-19 ada 9 orang. 7 orang di antaranya masih menjalani perawatan medis.

Satu pasien positif covid-19 meninggal dunia.

Sedangkan satu pasien lainnya sudah sembuh.

Ada empat kasus positif di Kecamatan Tampan.

Dua kasus di Kecamatan Tenayan Raya.

Sedangkan di Marpoyan Damai, Sail dan Bukit Raya masing-masing satu kasus.

Jumlah ODP di Kota Pekanbaru mencapai 2.872 orang. 1537 orang masih dalam pemantauan dan 1.335 orang lagi sudah selesai pemantauan.

Data Covid-19 Kota Pekanbaru per 12 April 2020

Jumlah ODP : 2.872 orang

ODP Masih Pemantauan : 1.537 orang

ODP Selesai Pemantauan : 1.335 orang

* Jumlah PDP: 96 orang

PDP dirawat: 45 orang

PDP sembuh: 45 orang

PDP meninggal: 6 orang

* Jumlah Positif : 9 orang

Positif yang dirawat : 7 orang

Positif yang sembuh : 1 orang

Positif yang meninggal : 1 orang

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)

Apa Itu PSBB?

PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Guna dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, setiap wilayah harus memenuhi kriteria:

Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain

Adapun permohonan penetapan, diajukan oleh Gubernur/Wali Kota/Bupati.

Permohonan dari Gubernur untuk lingkup satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu.

Sementara, permohonan dari Bupati/Wali Kota untuk lingkup satu Kabupaten/Kota.

Selain itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB.

Nantinya, mereka yang mengajukan permohonan PSBB harus disertai dengan data:

Peningkatan jumlah kasus menurut waktu yang disertai kurva epidemiologi.

Penyebaran kasus menurut waktu disertai peta penyebaran menurut waktu.

Kejadian transmisi lokal yang disertai hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga

Selain itu, harus disertai pula penyampaian informasi kesiapan daerah mengenai kesediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.

Lingkup PSBB

Jika PSBB dilaksanakan di suatu wilayah maka pelaksanaan PSBB meliputi beberapa hal:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait :

• Pertahanan dan keamanan,
• Ketertiban umum,
• Kebutuhan pangan,
• Bahan bakar minyak dan gas,
• Pelayanan kesehatan,
• Perekonomian, keuangan,
• komunikasi,
• industri, ekspor dan impor,
• distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

b. Pembatasan kegiatan keagamaan, maksudnya, adalah kegiatan keagamaan dilakukan di rumah, dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang.

Pembatasan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, yang dimaksud adalah dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Pembatasan ini dikecualikan untuk: Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga

d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan

e. Pembatasan moda transportasi. Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, serta moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

f. Pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperhatikan pembatasan kerumunan.

Perbedaan dengan lockdown

Kebijakan PSBB masih mengizinkan sejumlah warga beraktivitas di luar rumah. Sedangkan bila menerapkan lockdown, masyarakat dipastikan harus berada di rumah masing-masing.

“Ini yang membedakannya dengan PSBB,” kata Sekjen Kemenkes, Oscar Primadi.

Ia menilai, dalam aturan PSBB warga tetap diminta berada di rumah. Namun masih ada beberapa kelompok masyarakat dengan profesi pekerjaan dan usaha tertentu yang diizinkan beraktivitas seperti biasa.

Kemudian untuk jenis kegiatan masyarakat yang dibatasi pemerintah secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan Covid-19.

“Kegiatan pembatasan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, hingga pembatasan kegiatan keagamaan dan di tempat umum,” ujar dia.

Beberapa hal lain yang dibatasi yakni kegiatan sosial budaya, moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus corona dari hulu. (*)

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)