Walikota Pekanbaru Firdaus Benarkan Ada RT dan RW yang Menolak Bantuan Bagi Warga Terdampak Covid-19

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 sudah berakhir 30 April 2020 kemarin. Namun bantuan paket sembako belum tersalur menyeluruh.

Walikota Pekanbaru, Firdaus tidak menampik bahwa masih ada RT dan RW yang menolak bantuan. Mereka menolak karena jumlahnya berbeda dari usulan awal.

Padahal data tersebut berasal dari RT dan RW. Mereka bakal menerima bila sesuai pengajuan.

"Jadi kita berharap lurah dan camat bisa meyakinkan RT dan RW yang menolak," paparnya kepada Tribunpekanbaru.com pada Jumat (1/5/2020).

Menurutnya, hal itu agar RT dan RW bisa menyalurkan paket sembako tahap awal. Ia pun tidak menampik bakal ada bantuan lanjutan bagi masyarakat.

Pemerinyah kota akan salurkan bantuan tahap II. Mereka menyalurkan sembako dan lauk pauk sesuai kondisi keuangan daerah.

Firdaus menegaskan bahwa jumlahnya bakal lebih banyak dari yang ada saat ini.

Pemerintah kota sedang melakukan validasi terhadap data 132.275 KK. Mereka melakukan validasi ini mengacu pada surat edaran Kemensos RI dan surat edaran dari KPK.

Firdaus menilai jumlah data calon penerima yang masuk secara logika belum bisa diterima. Apalagi jumlah penerima ini mencapai 40 persen KK di Kota Pekanbaru.

Firdaus menyebut bahwa pemerintah kota sudah sangat transparan. RT dan RW seharusnya memahami kondisi ini.

Mereka nantinya diberi pehamaman untuk melakukan validasi bersama. Tujuannya agar bantuan yang tersalur tepat sasaran.

Para lurah dan camat bisa menjelaskan kepada RT dan RW. Bantuan yang ada ini bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Bila RT dan RW masih keberatan, lurah dan camat sebaiknya bisa komunikasikan dengan baik," paparnya.

3 RW TOLAK Bantuan dari Pemko Pekanbaru

Walikota Pekanbaru, Firdaus tidak menampik ada RW dari tiga kelurahan yang menolak terima bantuan pemerintah kota.

Ketiga kelurahan itu yakni Kelurahan Simpang Baru (Kecamatan Tampan) serta Kelurahan Tanah Datar dan Kelurahan Kota Tinggi (Kecamatan Pekanbaru Kota).

"Mereka menolak karena meminta sesuai yang diusulkan, tapi tim verifikasi tetap berpedoman pada kriteria yang ada," terang Walikota Pekanbaru Firdaus pada Senin (27/4/2020).

Menurutnya, pemerintah kota tetap menyalurkan seperti jumlah yang ada yakni bagi 15.625 Kepala Keluarga (KK).

Pembagian bantuan ini sesuai dengan kondisi masyarkat.

"Maka untuk saat ini kita prioritaskan bagi yang miskin," paparnya.

Firdaus juga sudah berdiskusi tentang hal ini bersama Gubernur Riau dan unsur forkopinda.

Ia mengajak RT/RW mengerti dengan kondisi pemerintahan kota saat ini.

Apalagi pemerintah kota punya data penerima bantuan yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Ia mengingatkan agar RT dan RW di tiga kelurahan itu bisa memahaminya.

"Tentu kita salurkan bantuan sesuai skala prioritas," paparnya.

Ia menegaskan bahwa tidak mungkin ada yang luput dari pendataan.

Pasalnya pemerintah kota menyalurkan bantuan sesuai data dari RT dan RW.

"Kita menerima data dari mereka dikordinir oleh dinas sosial, ada tenaga pendamping, lalu divalidasi. Acuan kriteria surat dari kementrian sosial," ujarnya.

Firdaus pun bakal memeriksa kembali agar bantuan tersebut tepat sasaran.

Apalagi ada laporan sejumlah masyarakat mampu malah mendapat bantuan.

Ada masukan dari Gubernur Riau agar penerima bantuan rumahnya diberi tanda.

"Kami berikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima," ulasnya.

DATA Penerima BANTUAN Tunai Covid-19 di Kota Pekanbaru Membengkak

Ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru sudah mengajukan kepada pemerintah kota data jumlah penerima bantuan.

Hasilnya jumlah penerima bantuan membengkak jadi berkisar 160.000 Kepala Keluarga (KK).

Jumlahnya mencapai 65 persen dari total KK di Kota Pekanbaru.

"Data ini tidak masuk akal lebih dari setengah total KK di Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru, Firdaus usai rapat terbatas di Aula Gubernuran Riau pada Senin (27/4/2020).

Pemerintah kota pun melakukan validasi terhadap data yang ada.

Jumlah penerima yang sesuai kriteria hanya berkisar 25.000 KK.

Kriterianya yakni mereka yang berpendapatan Rp 500.000 per kapita per bulan.

Firdaus akan menyalurkan bantuan selanjutnya seiring bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Bantuan ini nantinya segera disalurkan.

Firdaus menyebut bahwa selain masyarakat yang sudah mendapat bantuan masih ada tiga kategori lainnya.

Ada PKH yang jumlahnya mencapai 12.000 KK.

Ada juga masyarakat hampir miskin.

Mereka nantinya mendapat bantuan beras dalam program BPNT.

Jumlah penerima BPNT di Kota Pekanbaru sebanyak 5000 KK.

Ada juga 17.000 KK masyarakat rentan miskin.

Mereka nantinya akan mendapat bantuan Rp 600.000 per KK setiap bulannya.

Bantuan ini bergulir bagi 17 ribu KK ini selama tiga bulan.

Firdaus menegaskan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat sudah tersalur akhir pekan kemarin.

Ia menyebut bahwa bantuan ini bukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang sudah mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Mereka juga tidak masuk dalam PKH dan BPNT.

Jumlah penerima bantuan yang tersalur pada akhir pekan kemarin mencapai 15.625 Kepala Keluarga (KK).

Ia menegaskan bahwa sesuai pedoman dari Kementrian Sosial RI para penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hanyalah masyarakat yang terkena dampak ekonomi dalam covid-19.

"Jadi bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak covid-19," ulasnya.

Bantuan yang tersalur bersumber dari CBP melalui Bulog sebanyak 100 ton.

Bantuan ini pun sudah disalurkan kepada penerima baru.

Firdaus menyebut bahwa data penerima ini terbilang baru.

"Datanya belum terdaftar dalam penerima bantuan sosial pemerintah," terangnya.

Ada Orang Kaya di Pekanbaru Ikut Daftar Jadi Penerima Bantuan

Bantuan sosial bagi masyarakat di Kota Pekanbaru yang terdampak Covid-19 hingga Rabu (22/4/2020) belum kunjung tersalur.

Padahal Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Pekanbaru sudah berlangsung selama hampir satu pekan.

Masyarakat sangat menanti bantuan itu.

Apalagi aktivitas masyarakat makin terbatas selama PSBB.

Pandemi covid-19 mulai berdampak terhadap sektor ekonomi di Kota Pekanbaru.

Hotel dan restoran mulai tutup sementara.

Tim Kajian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru masih melakukan verifikasi terhadap data calon penerima bantuan sosial.

Mereka mengantisipasi adanya data ganda atau data tumpang tindih.

Apalagi sempat ada temuan orang kaya yang ikut mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial.

Tim sempat mendapati laporan tersebut.

"Banyak sekali informasi, bahkan katanya ada orang kaya yang mendaftar," jelas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, Rabu (22/4/2020).

Menurutnya, Dinas Sosial Kota Pekanbaru sedang melakukan finalisasi terhadap data jumlah penerima bantuan sosial selama beberapa hari ini.

Mereka fokus pada data calon penerima bantuan Cadangan Besar Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton.

"Saat ini finalisasi, ada juga validasi agar bisa disalurkan dengan tepat sasaran" terangnya.

Tim juga sedang mendata masyarakat yang terkena dampak covid-19 di Kota Pekanbaru.

Bantuan ini bakal disalurkan saat masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Ingot mengaku belum bisa menyampaikan data jumlah penerima bantuan.

Ia menyebut saat ini masih berupa data mentah.

Ada sekitar puluhan ribu calon penerima bantuan ini.

Tim pun melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.

Mereka ingin memastikan calon penerima layak menerima bantuan sosial tersebut.

Kuotanya pun berdasarkan calon penerima yang butuh bantuan untuk masyatakat rentan miskin.

"Kalau masyarakat miskin sudah ada bantuan rutin untuk mereka. Data jumlaha calon penerima sedang kita gesa,"

Ia menyebut ada sejumlah mekanisme dalam proses pendataan calon penerima bantuan ini.

Proses pendataan dan validasi data dilakukan oleh para RT dan RW.

Nantinya data tersebut mendapat pengesahan dari lurah dan camat. I

a mengingatkan masyarakat untuk tidak gampang percaya dengan jalur pendataan lain selain dari RT dan RW.

"Kalau ada orang lain mendata selain RT atau RW, ini harus dipertanyakan. Bisa jadi ada bantuan dari pihak lain atau hoaks," paparnya.

Ingot mengingatkan agar masyarakat bisa berhati-hati dalam kondisi saat ini.

Ada saja pihak yang mencoba mengambil kesempatan di air keruh.

"Kalau bantuan itu dari pemerintah pasti melalui RT atau RW dan disahkan lurah dan camat," ulasnya.

Penerapan PSBB se Riau - Tribunpekanbaru.com / Fernando Sikumbang.