DBH Riau Tahun 2018 Senilai Rp 1,047 Triliun Belum Dibayarkan Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp 1,047 triliun hingga saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat

.
Dana Bagi hasil 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp 1,047 triliun hingga saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan RI. Meski belum dibayarkan,namun pemerintah pusat sudah mengakui besaran kurang bayar DBH Riau tahun 2018 tersebut.

Sebelumnya Gubernur Riau sudah meminta kurang bayar DBH triwulan IV tahun 2018 Pemprov Riau dan Kabupaten/Kota se-Riau agar segara dibayarkan. Sebab saat ini pemerintah daerah membutuhkan banyak anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

Permintaan tersebut disampaikan ke Menteri Keuangan dan telah direspon dengan dikeluarkan PMK Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid-19.

Perusahaan Wajib Bayarkan THR Walau Saat Wabah Covid-19, Disnakertrans Riau Buka Posko Pengaduan

Ironi Dua Sisi Kehidupan, THR PNS Pemprov Riau Cair, 2.943 Pekerja Dirumahkan karena Wabah Covid-19

Dalam PMK itu terdapat rincian sementara, karena di pusat sendiri terus dinamis untuk melakukan penyesuaian terhadap APBN. Dengan dikeluarkan PMK tersebut maka masing-masing kabupaten/kota sudah bisa melihat rincian DBH, yang nanti akan menjadi kewajiban pusat untuk transfer ke daerah.

Seperti tertuang dalam PMK Nomor 20 Tahun 2020. Dimana untuk kurang DBH Pemprov Riau sebesar Rp439 miliar lebih. Sedangkan untuk kurang bayar DBH kabupten/kota sebesar Rp608 miliar, sehingga total Rp1,047 triliun lebih.

"Untuk kurang bayar DBH Provinsi Riau tahun 2018 belum kita terima, namun sudah diakui sesuai permintaan dan akan dibayar penuh," kata Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Jumat (15/5/2020).

Sementara DBH Riau triwulan IV tahun 2019 akan dibayar maksimal 30 persen. Hal ini karena kondisi pendemi Covid-19. Pembayaran kurang bayar DBH Pemprov Riau triwulan IV 2019 dilakukan setelah audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Tapi hanya 30 persen yang dibayar, misalnya kurang bayar Rp300 miliar maka 30 persen dari angka itu yang akan dibayar. Kalau yang punya kabupaten/kota sudah dibayar," ujarnya.

Cek di Sini, Daftar Usaha Yang Tidak Boleh Beroperasi Selama PSBB di Riau, Hari Ini Mulai Berlaku

Penyidikan Dugaan Korupsi di Disdik Riau Dengan Anggaran Rp25 M, Jaksa Periksa 3 Saksi

Sedangkan untuk DBH Riau triwulan I tahun 2020 sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sudah diterima Pemprov Riau. Meski tidak menyebutkan berapa nomimal angkanya, namun Syahrial memastikan angkanya sudah sesuai dengan perhitungan Pemprov Riau.

"Kalau DBH Migas kita triwulan I sesuai transfer sudah kita terima, dan nilainya cocok," katanya. (TRIBUNpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved