Masih Terkait Mundurnya Pejabat Dinas PUPR Pelalawan Riau,Begini Pengakuan Kabid Bina Marga dan PBPP

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Informasi terkait mundurnya sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan terus bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan hingga Rabu (24/6/2020).

Terkait isu mundurnya tersebut Kepala Bidang Cipta Karya Tengku Rudy dan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Pe

• Tiga Nelayan Malaysia yang Curi Ikan di Perairan Muntai Divonis Bebas di PN Bengkalis Riau

• Anak Gadis Dibawa Lari Pria Beristri, Ibu Histeris Menangis Kejar Mobil yang Melaju

• Kesadaran Pembeli Lebih Tinggi, Pedagang di Pasar Modern Kuansing Riau Masih Minim Pakai Masker

mukiman (PBPP), Tomas, Dinas PUPR akhirnya membuka suara.

Kisruh mundur dari jabatan akhirnya dibuka dan disampaikan secara gamblang.

Menurut Kabid PBPP Dinas PUPR, Tomas, dirinya mengundurkan diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap kegiatan proyek yang ada di bidangnya.

Akibat tidak ada kecocokan lagi dengan kepala dinas. Namun dirinya tidak mundur dari jabatan sebagai Kabid PBPP yang telah diamanahkan kepada dirinya selama ini.

"Ada empat paket proyek di bidang saya. Jadi saya mundur sebagai PPK, biarlah orang lain yang ditunjuk," tutur Tomas kepada Tribunpekanbaru.com, saat ditemui di ruangannya.

Tomas merincikan, empat paket proyek itu yakni kelanjutan pembangunan gedung DPRD, pembangunan gedung di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, dan dua paket di Polres Pelalawan.

Paket DPRD dan Kejari sudah masuk ke proses tender di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdakab Pelalawan.

Sedangkan dua paket di lingkungan Mapolres Pelalawan masih tahap melengkapi dokumen.

"Saat tender berjalan, PPK memilih mundur tidak masalah. Tinggal melampirkan SK terbaru dari PPK yang baru. Itu kewenangan kepala dinas," ujarnya.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pelalawan, Tengku Rudi juga mengemukakan dirinya hanya mundur dari PPK saja dan bukan dari jabatannya sebagai kepala bidang.

Bahkan tidak semua paket yang ada di bidangnya yang ia mundur sebagai PPK-nya, hanya satu dari empat paket proyek.

Ia merincikan, ada empat proyek pembangunan jembatan yang akan dilaksanakan dibawah kendali Bidang Bina Marga.

Di antaranya pembangunan jembatan Desa Tambak Kecamatan Langgam dengan pagu anggaran Rp 26 miliar, jembatan Kepojan Rp 8 miliar, jembatan Desa Sering Rp 5 miliar, dan jembatan Trimulya Jaya Rp 7 miliar.

"Saya mundur dari jabatan PPK pada proyek jembatan Desa Tambak Langgam. Karena saya tidak sanggup mengerjakannya," ujar Rudi.

Kata Rudi, jembatan Tambak dengan menyedot anggaran hingga Rp 26 miliar dinilai tidak akan selesai dikerjakan dalam tahun ini.

Karena dari perencanaannya, membutuhkan waktu sekitar enam sampai delapan bulan masa pengerjaan.

Jika dipaksakan harus dilelang, teken kontrak akan jatuh pada Bulan Agustus mendatang.

Alhasil proyek akan terbengkalai, anggaran habis, dan jembatan tidak selesai. Ia memilih mundur jika paket proyek itu ngotot harus ditenderkan.

Selain itu, perencanaan yang digunakan untuk membangun jembatan Tambak ini merupakan DED tahun 2011 yang lalu.

Artinya sudah sembilan tahun konsultan perencana ditunjuk baru proyek fisiknya dikerjakan.

Selama kurun waktu sembilan tahun banyak penyusutan yang terjadi serta perubahan secara teknis di lapangan.

"Tiga jembatan lagi tidak ada masalah. Semuanya sudah lengkap dan waktu mencukupi," imbuhnya.

Ketua Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Monang Pasaribu menyebutkan, informasi mundurnya pejabat di Dinas PUPR menjadi isu santer ditengah geliat pembangunan yang harus dikejar Pemkab Pelalawan.

Ia menilai ada persoalan internal yang musti diselesaikan oleh para pejabat yang ada di dinas, sebelum melanjutkan program kegiatannya.

"Kita minta juga para pejabat pemda seperti Pak Bupati ikut menyelesaikan persoalan ini. Segera dicari solusi yang terbaiknya," tukas politisi Partai Demokrat ini.

Monang menyayangkan mencuatnya permasalahan intenal instansi disaat pertengahan tahun anggaran yang semestinya pekerjaan sudah mulai berjalan dan saling mengawasi.

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung)