Surat Domisili Jadi Biang Kisruh PPDB di Riau, DPRD Riau Ingatkan Lurah Jangan Main-Main

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misra meminta kepada lurah untuk tidak main-main dalam mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) Domisili sebagai syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sebab sejumlah fakta di lapangan ditemukan salah satu persoalan PPDB yang disebabkan karena Suket domisili dari kelurahan.

"Kita minta lurah jangan main-main, jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan Suket domisili ini untuk meraup keuntungan, kan tanggal bulan itu semua bisa dimainkan. Suket ini jadi catatan khusus kita," kata Zukri saat melakukan Sidak PPDB di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Kamis (25/6/2020).

"Kita ingin proses PPDB berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud serta Juknis yang ada. Jangan ada yang bermain akal-akalan, sampai berani merubah dokumen," imbuhnya.

Dengan adanya temuan ini, kata Zukri, pihaknya meminta kepada pihak sekolah agar segera memperbaiki kekurangan tersebut.

Termasuk persoalan Suket domisili yang harus benar dan harus dilakukan verifikasi faktual.

• NEWS VIDEO: DPRD Riau Sidak Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Temukan Sejumlah Kejanggalan

• Orangtua Siswa Geruduk SMA Negeri 8 Pekanbaru, Ungkap Sejumlah Kejangggalan Dalam Proses PPDB

• BREAKING NEWS: Puluhan Orang Tua Siswa Geruduk SMAN 8 Pekanbaru, Protes Dugaan Kecurangan PPDB

"Meskipun Permendikbud membolehkan, saya minta kepala sekolah untuk hati-hati saat menerima siswa yang hanya berbekal Suket Domisili. Karena kita sepakat dengan dinas, bahwa yang diprioritaskan itu KK,"ujarnya.

Melih banyaknya persoalan PPDB yang dipicu dari Suket Domisili yang dikeluarkan kelurahan, pihaknya sudah sepakat dengan pihak sekolah, bahwa sekolah diminta untuk tidak menerima siswa lagi yang hanya berbekas Suket domisili dari kelurahan.

"Tadi kita sudah sepakat yang mau mendaftar dengan menggunakan Suket domisili ditolak dulu. Karena syarat utamanya itukan harus KK minimal satu tahun. Jadi tidak mengandalkan Suket saja, karena ini merugikan masyarakat yang ada di zonasi sekolah," ujarnya.

Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh anggota DPRD Riau di SMA Negeri 8 Pekanbaru menguak sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan pihak sekolah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kamis (25/6/2020).

Sejumlah fakta mengejutkan terungkap dalam Sidak ini.

Akal-akal para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit tersebut terbongkar.

Temuan ini pun cukup mengagetkan. Pasalnya proses PPDB sudah berjalan sejak Rabu (17/6/2020) lalu.

Namun hingga saat ini sejumlah pelanggaran tersebut tetap saja dilakukan oleh pihak sekolah dan tetap memproses sejumlah dokumen yang dinilai janggal.

"Bahwa benar, ternyata ada yang berupaya memalsukan data, sampai mengubah tiga Surat Keterangan (Suket) Domisili yang dikeluarkan pihak kelurahan dalam satu hari. Jadi satu hari itu, tiga Suketnya bisa diubah-ubah," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misran disela Sidak di SMA Negeri 8, Jalan Abdul Muis Pekanbaru, Kamis (25/6/2020).

Tidak hanya itu, pihak kelurahan juga diduga tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sebab pihak kelurahan setempat mengaku hanya mengeluarkan sebanyak 78 Suket Domisili.

"Tapi setelah kita kroscek, ternyata ada 127 Suket yang sudah mereka keluarkan," ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, wakil rakyat di DPRD Riau menduga kuat bahwa peranan lurah dalam persoalan ini cukup besar. Sebab kelurahan lah yang memiliki kewenangan mengeluarkan Suket domisili yang kemudian dijadikan sebagai dokumen bagi orang tua untuk mendaftarkan anak di sekolah tersebut.

"Saya minta kepada pak walikota, tolong lurahnya ini dievaluasi. Karena kita tidak ingin PPDB ini menjadi ladang bagi oknum tertentu," kata Zukri.

Seperti diketahui, Ratusan orang tua siswa menggeruduk SMA Negeri 8 Pekanbaru, Jalan Abdul Muis Pekanbaru, Kamis (25/6/2020). Mereka mendatangi sekolah sekolah ini untuk meminta kejelasan kepada pihak sekolah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah favorit tersebut.

Para orang tua yang mengaku warga tempatan disekitar sekolah meminta kepada pihak sekolah transparan dalam menerima proses PPDB. Sebab para orang tua mensinyalir ada kecurangan dalam proses PPDB SMA 8 Pekanbaru.

"Masak ada pendaftar yang alamatnya hanya 23 meter dari sekolah. Dimana itu, kan ngak masuk akal," kata salah seorang orang tua siswa yang ikut dalam aksi tersebut.

"Pas kami tanya mana KK nya, mereka tidak bisa menunjukkan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, sejumlah kejanggalan juga ditemukan dalam PPDB di SMA 8 Pekanbaru. Diantaranya adalah alamat orang tua siswa yang mendaftar sama.

"Masak iya ada tiga anak alamatnya sama, kan aneh," katanya.

Akibat dugaan akal-akalan dari pihak sekolah tersebut, sejumlah orang tua siswa yang rumahnya ada di sekitar sekolah dan sudah lama menetap serta sudah memiliki KK setempat merasa dirugikan.

"Kita warga tempatan ini dianggap, apa, masak warga di sekitar sekolah tidak diperhatikan," sebutnya.

Tidak hanya itu, sejumlah warga juga menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan terkait surat domilisi yang dijadikan sebagai syarat untuk mendaftar di sekolah.

"Ada surat domisili yang baru dibuat bulan Juni ini, dan itu diterima, padahal sesuai aturan kan paling tidak satu tahun surat domisi itu dikeluarkan baru bisa digunakan untuk mendaftar," katanya.

Dalam aksi juga tampak hadir ditengah-tengah masyarakat, Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misran didampingi Anggota DPRD Riau, Kasir, Parisman Ikhwan dan Soniwati.

( TribunPekanbaru.com /Syaiful Misgiono)