Siak

Jadi Sorotan Publik, Data Penerima Dana Covid-19 Salah, Pj Sekdakab Siak Segera Evaluasi Dinsos

Dari awal saya sudah ingatkan dinas terkait agar serius dengan data penerima Bansos Covid-19. Sebab ini akan menjadi sorotan publik

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pemprov Riau Alihkan DAK & DID Rp 1.17 Triliun Buat Dana Covid-19, Legislator Meranti Donasikan Gaji 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Jamaluddin tidak menyangka ada data Bansos Covid-19 yang salah. Mendengar informasi itu ia segera memanggil pihak Dinas Sosial Siak.

"Kita tidak menyangka ada data yang salah. Tentu ini segera kita evaluasi, perbaiki, api ini sudah menyebar informasinya," kata Jamaluddin, Kamis (2/7/2020).

Dia menyampaikan, menjelang penyaluran Bansos tahap II pertengahan Juli 2020, Pemkab Siak terus melakukan perbaikan terhadap data penerima Bansos. Saat itu tidak ada lagi persoalan bahkan sampai bantuan direalisasikan.

"Perlu juga dipahami, proses penyaluran bansos tahap I waktunya sangat singkat. Sebab, menjelang lebaran semuanya harus selesai. Jadi wajar saja kalau ada kesalahan data pada waktu berikutnya. Tapi ini menjadi catatan kita untuk penyaluran tahap II," kata Jamaluddin.

Bupati Siak Alfedri Daftarkan 6.121 Pegawai Honor ke BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumya, Ketua DPRD Siak Azmi menyarankan agar Pemkab Siak melalui instansi terkait agar secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Tujuannya agar pada penyaluran tahap II tidak ada lagi masalah.

"Dari awal saya sudah ingatkan dinas terkait agar serius dengan data penerima Bansos Covid-19. Sebab ini akan menjadi sorotan publik," kata dia.

Karena itu, Pemkab Siak harus lebih hati-hati melakukan pendataan bagi warga yang berhak mendapatkan Bansos Covid-19 tersebut.

"Ikuti saja aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau teknisnya, tentu Pemkab Siak melalui instansi terkait lebih paham. Intinya, jangan sampai bansos Covid-19 salah sasaran, tumpang tindih yang menimbulkan kegaduhan," tegas Azmi.

Pilkada di Tengah Covid 19, KPU Siak Dapat Dana Pengadaan APD dan Rapid Tes dari Pusat

Plt Kepala Dinas Sosial, Robiati melalui sekretarisnya Wan Idris menegaskan, data penerima bansos merupakan usulan dari desa atau kelurahan yang diverifikasi pihak kecamatan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial. Aturan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 tentang pengusulan keluarga penerima manfaat bantuan sosial Covid-19.

"Untuk tahap I, kita sudah salurkan sembako senilai Rp250 ribu berdasarkan data yang diajukan pihak kecamatan," kata Wan Idris.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved