Membelot, Sujarwo Diberhentikan dari Keanggotaan PAN, Maju pada Pilkada Siak 2020 dari Partai Golkar

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Politisi PAN Siak Sujarwo akhirnya diberhentikan dari keanggotaan partai karena dinilai membelot karena maju pada Pilkada Siak dari partau Golkar.

Hal itu berdasarkan keputusan rapat pleno DPD PAN Siak menyikapi keputusan Sujarwo untuk maju di Pilkada Siak melalui partai Golkar.

Ketua MPP DPD PAN Siak Fairus mengatakan, sanksi tegas yang diberikan kepada Sujarwo akibat tidak patuhnya yang bersangkutan terhadap keputusan partai.

Selain itu, pengurus harian DPD PAN Siak menyimpulkan bahwa Sujarwo melanggar pernyataannya sendiri yang telah ditandatanganinya di atas matrai.

"Akhirnya Sujarwo maju melalui Golkar dan SK-nya sudah keluar. Padahal sebelumnya dia telah membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya di atas matrai, bahwa tidak akan maju untuk Pilkada Siak 2020 dari partai manapun dan menolak namanya dimasukkan untuk survey dari partai manapun. Itu dia langgar sendiri," kata Fairus kepada Tribunpekanbaru.com.

Berdasarkan hal tersebut DPD PAN menggelar rapat pleno dan semua pengurus sepakat Sujarwo dikeluarkan dari anggota partai.

Secara resmi yang mengeluarkan surat pemberhentian adalah DPP PAN berdasarkan hasil rapat pleno DPD PAN Siak.

"Hasil rapat pleno ini segera dikirim ke DPP, agar DPP mengabulkan dan dapat memberikan sanksi tegas terhadap kader partai yang tidak patuh terhadap keputusan partai," kata Fairus.

Fairus merincikan, sebelum rapat pleno digelar, partai sudah memproses Sujarwo.

Mulai dari klarifikasi atas dirinya yang dikaitkan dengan Golkar 2 bulan lalu hingga akhirnya terang-terangan maju dari Golkar.

"Dia berjanji akan mengirimkan surat secara langsung ke DPD atas sikapnya yang terakhir tentang Pilkada, menyatakan sikap loyal atau mundurm Dia berjanji satu minggu, tapi sudah masuk 2 minggu belum datang-datang, hingga akhirnya kami mendapat informasi bahwa dia mendapat SK Golkar," kata Fairus.

Pada rapat pleno yang digelar di Rumah PAN Siak, di Mempura itu langsung dipimpin Ketua DPD PAN Siak Alfedri.

Fairus juga hadir untuk memberikan pertimbangan atas hal tersebut.

"DPP PAN sejak awal sudah memberikan SK calon bupati dan calon wakil bupati Siak untuk Pilkada Siak 2020 ini kepada saudaraku Alfedri dan saudaraku Husni Merza. Seharusnya semua kader patuh dengan keputusan itu. Selain itu, juga ada aturan partai yang dilanggarnya," kata dia.

Selain menggelar rapat pleno dengan hasil mengeluarkan Sujarwo dari keanggotaan partai, Fairus juga mengatakan beberapa waktu ke depan akan digelar pleno terkait PAW Sujarwo dari anggota DPRD.

"Kita segera membicarakan tentang PAW-nya, sebab Sujarwo kan saat ini ketua Komisi II di DPRD Siak," kata dia.

Fairus juga mengingatkan seluruh kader PAN Siak diminta tidak melenceng dari keputusan partai.

Jika ada kader yang "membelot" pada Pilkada 2020 ini, partai akan memberikan sanksi tegas.

"Tindakan yang dilakukan Sujarwo adalah tindakan pribadinya, sehingga konsekwensinya juga untuknya secara pribadi. Sedangkan kader PAN tetap solid untuk memenangkan Pilkada Siak 2020," kata dia.

Diketahui, Sujarwo merupakan Ketua Komisi II DPRD Siak periode 2019-2024, dan dan anggota DPRD Siak periode 2014-2019.

Kedua periodenya dari PAN.

Selain politisi PAN, ia dikenal sebagai pengusaha tenda di Siak.

Usung Anak Bupati dan Istri Bupati hingga Berbau Dinasti Politik, Ini Kata Pengurus Partai Golkar

Partai Golkar sudah mengeluarkan SK kepada empat bakal calon atau Bacalon Kepala Daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2020 di Riau di sembilan daerah.

Namun ada beberapa nama Bacalon Kepala Daerah menjadi yang perhatian karena berbau dinasti politik dengan pemimpin sebelumnya.

Seperti di Bacalon Kepala Daerah di Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

Pelalawan anak Bupati Pelalawan HM Harris yakni Adi Sukemi diberikan amanah oleh Golkar untuk menjadi calon Bupati, di Inhu istri Bupati aktif Yopi Arianto, dan istri Bupati Bengkalis.

Namun, istri bupati Bengkalis belum dipastikan maju diusung oleh partai apa.

Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Riau Ikhsan mengatakan pihaknya tidak melihat dari sisi dinasti politiknya, hanya saja melihat dari layak atau tidaknya bakal calon tersebut.

"Pertimbangan kita tidak melihat harus anak Bupati dan istri Bupati, melainkan pertimbangan Golkar tentu melihat elektabilitas dan layaknya bakal calon yang diusung," ujar Ikhsan kepada tribunpekanbaru.com Senin (13/7/2020).

Misalnya lanjut Ikhsan untuk Adi Sukemi di Pelalawan memiliki elektabilitas yang bagus dan memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada tersebut.

"Begitu juga di Indragiri Hulu tentunya karena layak dan sesuai standar di Partai Golkar, ketika tidak ada peluang menang tentu tidak akan jadi pertimbangan diusung," ujar Ikhsan.

Menurut Ikhsan di Golkar tidak ada pertimbangan soal dinasti politik, semuanya berdasarkan pertimbangan untuk peluang bisa menang saat Pilkada.

Empat calon yang sudah menerima SK dari DPP menurut Ikhsan memiliki peluang besar untuk menang.

"Empat pasang bakal calon itu semuanya memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan di Pilkada," jelas Ikhsan.

Husaimi Klaim PPP dan PKS Sudah Sepakat Usung Abi Bahrun-Herman pada Pilkada Bengkalis 2020

Suhu politik dalam proses Pilkada Serentak di Riau 2020 di sembilan daerah semakin panas terutama dalam mendapatkan partai pengusung untuk maju bagi para bakal calon atau Bacalon kepala daerah.

Sejumlah nama Bacalon kepala daerah sudah dipastikan diusung partai di sembilan daerah, bahkan sudah ada juga yang akan melakukan deklarasi dalam waktu dekat ini.

DPP dari beberapa partai politik juga sudah menyerahkan langsung SK dukungannya kepada Bacalon kepala daerah.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi mengklaim PPP sudah resmi berkoalisi dengan PKS untuk mengusung pasangan calon bupati dan Calon wakil Bupati Abi Bahrun - Herman di Pilkada Bengkalis.

Menurut Husaimi, pasangan ini juga sudah mendapatkan SK dari DPP masing-masing, dan akan dideklarasikam PPP dan PKS, Senin (13/7/2020) malam.

"Akan segera deklarasi, PPP - PKS sudah oke. Sudah keluar SK nya, kita usung Abi Bahrun - Herman. Herman ini ASN, kami kaderkan di PPP," ujar Husaimi Hamidi kepada tribunpekanbaru.com Senin.

Anggota DPRD Riau dua periode ini mengatakan, tidak akan banyak partai akan bergabung dengan koalisi mereka, hanya dua, karena dua partai saja sudah cukup, PKS memiliki 8 kursi dan PPP memiliki 1 kursi.

"Yang jelas sudah cukup untuk berlayar, 9 kursi berangkat. Deklarasi kami akan digelar di Kota Duri sebagai basisnya PKS," jelas Husaimi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya muncul juga nama kader lain dari PKS yang akan diusung yakni ketua DPRD Bengkalis saat ini Khoirul Umam yang berpasangan dengan Nur Azmi, namun menurut Husaimi yang sudah pasti diusung adalah Abi Bahrun.

"Kalau sudah deklarasi berarti kan sudah sah dan final, memang sebelumnya ada tiga nama yang akan diusung PKS, cuma yang ini sudah final,"jelas Husaimi.

Pilkada Serentak di Riau 2020 - Tribunpekanbaru.com / Mayonal Putra.