Seolah Terjajah, Minyak Bumi dan Gas Alam yang Melimpah Milik Timor Leste Disedot Negara Lain

TRIBUNPEKANBARU.COM - Punya cadangan minyak bumi dan gas yang melimpah, Timor Leste kini justru jadi terjajah, Sumber Daya Alamnya disedot Australia.

Lepas dari Indonesia, Timor Leste percaya diri akan menjadi negara makmur.

Sayang, kemakmuran yang diidamkan seluruh rakyat Bumi Lorosae tinggal mimpi.

Timor Leste kini menjelma menjadi negara termiskin di dunia pasca ditinggalkan Indonesia.

Apalagi setelah minyak dan gas bumi Timor Leste dikuras Australia.

Timor Leste semakin terpuruk karena harus menghadapi penjajahan baru yang datang dari dalam negeri.

Korupsi merajalela dan kemiskinan telah membuat negara itu semakin terpuruk.

Minyak dan gas bumi yang disebut-sebut bisa memakmuran rakyat Timor Leste telah habis dikuras Austraslia.

Hal itu terjadi karena pemerintah Timor Leste hingga kini belum meratifikasi perjanjian perbatasan laut.

Seperti dilansir dari The Guardian beberapa waktu lalu, perkiraan pendapatan yang diambil oleh Australia sejak penandatanganan perjanjian justru melebihi dari bantuan luar negeri Australia yang telah diberikan kepada Timor-Leste.

Namun korupsi, dan pembelanjaan keuangan yang tidak tertib menyebabkan Timor Leste terpuruk ke jurang kemiskinan.

• Siapa Sebenarnya Ahong? Pria yang Ngaku TNI dan Bawa Mobil Berpelat TNI, Puspomad Buka Suara

• Saat Nikah Habiskan Biaya 120 Juta, Wanita Ini Malah Diselingkuhi Suami, Kini Pilih Cerai

• Suami Bunuh Istri dan Anak Tirinya, Ngaku Masih Sayang, Menangis Minta Maaf

Perjanjian bersejarah yang ditandatangani di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret 2018 silam, membatasi perbatasan maritim permanen untuk menutup Gap Timor, dan menetapkan wilayah 'rezim khusus' untuk berbagi ladang gas bernilai miliaran dolar juga belum dimanfaatkan di Laut Timor.

Perbatasan baru tersebut mengkonfirmasi beberapa bekas ladang dan ladang operasional berada di wilayah Timor Leste, meskipun Australia telah mengambil untung selama beberapa dekade.

Pada saat penandatanganan, Australia bersikeras bahwa perjanjian itu tidak akan berlaku sampai kedua negara meratifikasinya.

Pemerintah Australia kini gagal meratifikasi kesepakatan itu sebelum pengumuman pemilihan federal pada tahun itu.