Tak Keluar Kota, Sri Sultan Hamengku Buwono X Malah Hadapi Buruh yabg Tolak UU Cipta Kerja

Massa kembali melakukan aksi pembakaran di tengah jalan.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Malioboro, Ekwanto pun mengatakan, pihaknya langsung menginstruksikan para PKL untuk mengamankan diri beserta barang dagangannya.

Terutama begitu muncul tanda-tanda bakal terjadi kericuhan.

"Untuk sementara teman-teman PKL kami minta mencari perlindungan masing-masing, kami sama sekali tidak bisa berbuat sesuatu, kecuali mengimbau," tandasnya.

Berdasar pantauan Tribun Jogja, pusat kericuhan tersebut berada di sekitaran Gedung DPRD DIY dan meluas ke daerah utara dan selatannya.

"Ramai sekali, sudah terjadi kegaduhan luar biasa, lempar-lemparan, gas air mata, kemudian semprotan (water cannon). Pedagang tidak bisa lanjut jualan," terangnya.

"Awalnya tadi pedagang buka seperti biasa, sekarang ya tidak bisa lanjut lagi. Kita instruksikan pedagang agar berlindung dulu, sampai situasi kondusif," imbuh Ekwanto.

Ia menjelaskan, berdasar pengalaman selama ini, pihaknya sama sekali tidak pernah memberikan izin menggelar aksi di sepanjang Malioboro.

Akan tetapi, dalam situasai yang serba genting seperti ini, UPT tidak bisa berbuat banyak.

"Malioboro kan untuk demo belum pernah kami mengizinkan. Tapi, ini mungkin sifatnya lebih pada dampak dari kondisi situasi nasional. Malioboro tidak bisa lepas dari itu," pungkasnya.

Aksi Lempar Batu dengan Petugas

Sebelumnya, aksi lempar-lemparan botol hingga batu masih berlanjut di gedung DPRD DIY tempat berlangsungnya aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).

Dari pantauan Tribunjogja.com di lokasi, sejumlah peserta yang berasal dari elemen mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya terlibat lempar-lemparan dengan petugas keamanan.

Massa juga terpantau telah masuk ke dalam halaman gedung DPRD DIY.

Perwakilan dewan sempat menemui peserta unjuk rasa dan meminta agar aksi itu dilakukan secara damai.