Mahasiswa Soroti Surat DPRD Riau Aspirasi Penolakan Omnibus Law,Tak Ada Stempel dan Nomor Surat
Mahasiswa menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam surat yang berisi tuntutan mahasiswa Riau terhadap penolakan UU Cipta Kerja
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Nurul Qomariah
"Kami nanti malam akan rapat untuk menentukan hari apa kami akan turun aksi lagi dan dimana aksinya, nanti malam kita tentukan," kata Ketua BEM UIR, Novianto, Minggu (11/10/2020).
"Ada rencana untuk aksi nanti kita akan bergabung juga dengan buruh," ujarnya.
Aksi yang ketiga ini diperkirakan akan melibatkan massa yang lebih banyak lagi. Sebab selain melibatkan Mahasiswa juga akan melibatkan kalangan buruh.
Tidak hanya itu, dalam aksi ini juga akan menyatu dalam satu kelompok. Tidak terpecah-pecah seperti aksi sebelumnya.
"Kemarin kita memang terpecah dan belum menyatu, alhamdullah sekarang hampir semua kampus sudah bergabung dan sudah satu suara.”
“Jadi ke depan lebih mudah dikoordinir," ujar Boy sapaan akbar Novianto.
Boy mengungkan pada aksi pertama Kamis pekan kemarin memang sempat terjadi kerusuhan yang menyebabkan sejumlah mahasiswa luka-luka.
Namun beruntung tidak ada yang mengalami luka parah dirawat inap di rumah sakit.
"Ada lebih sepuluh orang yang luka-luka dan dilarikan ke rumah, tapi yang kawan-kawan di UIR. Alhamdullilah tidak ada yang parah dan hari itu juga bisa langsung kita bawa pulang dari rumah sakit," katanya.
Siap Tempuh Jalur Uji Materi

Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara siap menempuh jalur uji materi atau judicial review (JR) terkait OMNIBUS LAW yang telah disah kan DPR beberapa waktu lalu.
BEM Nusantara menilai hal ini lebih tepat di lakukan saat ini.
"Apalagi di tengah pandemi seperti ini, membuat kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang tidak membolehkan adanya perkumpulan lebih dari 50 orang, dan harus tetap jaga jarak," kata Hengky Primana selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara.
Pihaknya juga ingin saling bahu membahu untuk memutus rantai penyebaran covid-19 ini. Sebab pihaknya juga khawatir ini akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.
"Seperti yang kita tahu beredar kabar bahwa gedung DPR RI di tutup setelah mencuatnya kabar 18 anggota DPR RI terpapar Covid-19, hal ini membuat aspirasi yang kita sampaikan ntinya ke gedung DPR RI menjadi percuma, karna tidak adanya pimpinan di dalam sana," ujarnya.