Percuma Saja Masyarakat di Negara Ini Demo, Tak Diacuhkan Karena Dipimpin Oleh Pemimpin Anti Kritik

TRIBUNPEKANBARU.COM - Belum lama terjadi saat warga Thailand melakukan aksi besar-besaran hingga menyita perhatian belahan dunia.

Ya, warga Thailand melakukan demo. Namun tak mendapat tanggap dari pemerintah. Hal itu tentu sangat miris.

Hal itu bukan tanpa sebab. Karena kekuasaan raja Thailand bisa dibilang tak bisa ditumbangkan oleh siapa pun, meski semua masyarakat ikut turun berdemo.

Sebab, ada sebuah hukum di Thailand di mana Raja Thailand atau keluarga kerajaan jadi anti-kritik.

Namanya adalah hukum lese-majeste Thailand, di mana hukum ini melarang penghinaan terhadap monarki, termasuk salah satu hukum yang paling ketat di dunia.

Dilansir BBC, penegakan hukum tersebut semakin meningkat sejak militer Thailand mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014 melalui kudeta.

Banyak orang telah dihukum dengan hukuman penjara yang berat akibat pelanggaran hukum itu.

Kritikus mengatakan pemerintah yang didukung militer menggunakan undang-undang tersebut untuk menekan kebebasan berbicara.
PBB telah berulang kali meminta Thailand untuk mengubahnya.

Namun, pemerintah mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk melindungi monarki, yang sangat dihormati di Thailand.

Apa sebenarnya hukum lese-majeste ini?

Pasal 112 KUHP Thailand mengatakan siapa pun yang "mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, pewaris atau bupati" akan dihukum dengan hukuman penjara antara tiga dan 15 tahun.

Undang-undang ini hampir tidak berubah sejak dibuatnya hukum pidana pertama Thailand pada tahun 1908.

Meskipun hukumannya baru diperketat pada tahun 1976.

Keputusan itu juga telah diabadikan dalam semua konstitusi Thailand baru-baru ini, yang menyatakan:

"Raja akan dinobatkan dalam posisi pemujaan yang dihormati dan tidak boleh dilanggar."